Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah agar percepat pencairan dana bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri menyebut ada kekurangan Rp 1,4 triliun untuk pembangunan rumah di wilayah NTB pascagempa.
Menurutnya, uang triliunan rupiah itu untuk dana bantuan tidak terlalu besar bagi pemerintah. Bahkan, dia membandingkan jumlah tersebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 2 ribu triliun.
"Kan uangnya enggak banyak, paling banyak tadi sisanya cuma Rp 1,4 triliun. Sudahlah suruh cairkan aja," ujar Fahri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Eks politikus PKS itu mengatakan, seharusnya Kementerian Keuangan menghilangkan segala prosedur untuk mencairkan sisa dana bantuan. Prosedur tersebut dianggap Fahri memperlambat diterimanya dana oleh Pemerintah Daerah (Pemda) NTB. Disebutnya juga, kondisi warga NTB sekarang yang sudah mengalami banyak kerugian karena gempa 29 Juli 2018 lalu.
"Prosedurnya yang kita curigai ini di kementerian keuangan. Karena terlalu takut begini begitu, terus curiga akhirnya rakyat jadi korban. Bencana tuh enggak perlu prosedur, bencana harus cepat," kata Fahri.
Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) bencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI gelar rapat pasca gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembahasan rapat ini meliputi evaluasi pembiayaan dan penanganan dampak gempa di NTB.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Selain itu juga dihadirkan Kepala BNPB, Doni Mordano serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Kemensos.
Hadir juga Bupati dan Pimpinan DPRD dari berbagai daerah di NTB. Diantaranya Bupati atau Walikota dan Pimpinan DPRD dari Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Mataram.
Baca Juga: Isi Lengkap Putusan Banding Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani
Tag
Berita Terkait
-
Sindiran Fahri Hamzah Soal Pembebasan Siti Aisyah: Mau Klaim, Malu Sendiri
-
Konser Dewa Batal Digelar, Fahri Tuding Tindakan Polisi Berlebihan
-
Soal Kartu Prakerja, Fahri Hamzah: Jokowi Hanya Fokus Menggaji Pengangguran
-
Sebut Ada 15 Juta Data Invalid di KPU, Fahri: Bisa Dipakai Nyoblos di TPS
-
Rapat Paripurna Sepi, Fahri: 281 Orang Tanda Tangan Hadir
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
-
4 HP 5G Paling Murah November 2025, Spek Gahar Mulai dari Rp 2 Jutaan
-
6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
-
Harga Emas di Pegadaian Stabil Tinggi Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Kompak Naik
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
Terkini
-
Dua Korban Ledakan SMAN 72 Masih di ICU RSIJ, Salah Satunya Terduga Pelaku?
-
Update Kasus Ledakan SMAN 72: Mayoritas Korban Pulang, 1 Pasien Baru Mengeluh Tuli
-
Detik-detik Avanza Hantam Tenda Maulid di Masjid Baitushobri Kembangan, Saksi: Kayaknya Sih Mabuk
-
Antasari Azhar Wafat: Dari Ujung Tombak KPK, Jeruji Besi, Hingga Pesan Terakhir di Rumah
-
7 Fakta Bupati Ponorogo Kena OTT KPK: Uang Suap Jabatan Mencapai Miliar Rupiah
-
Sikap Ksatria Said Abdullah: Kader PDIP Kena OTT KPK, Langsung Minta Maaf ke Rakyat
-
AS Shutdown, Trump Mau Ganti Subsidi ObamaCare dengan BLT Ratusan Miliar Dolar
-
Maling Motor Penembak Mati Hansip di Cakung Diringkus Saat Kabur ke Lampung, Senpi Dilacak
-
Detik-detik Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor Usai Tabrak Pelaku, 5 Saksi Diperiksa
-
Sekda Ponorogo 12 Tahun Menjabat, KPK Bongkar 'Jimat' Jabatannya: Setor ke Bupati?