Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah agar percepat pencairan dana bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri menyebut ada kekurangan Rp 1,4 triliun untuk pembangunan rumah di wilayah NTB pascagempa.
Menurutnya, uang triliunan rupiah itu untuk dana bantuan tidak terlalu besar bagi pemerintah. Bahkan, dia membandingkan jumlah tersebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 2 ribu triliun.
"Kan uangnya enggak banyak, paling banyak tadi sisanya cuma Rp 1,4 triliun. Sudahlah suruh cairkan aja," ujar Fahri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Eks politikus PKS itu mengatakan, seharusnya Kementerian Keuangan menghilangkan segala prosedur untuk mencairkan sisa dana bantuan. Prosedur tersebut dianggap Fahri memperlambat diterimanya dana oleh Pemerintah Daerah (Pemda) NTB. Disebutnya juga, kondisi warga NTB sekarang yang sudah mengalami banyak kerugian karena gempa 29 Juli 2018 lalu.
"Prosedurnya yang kita curigai ini di kementerian keuangan. Karena terlalu takut begini begitu, terus curiga akhirnya rakyat jadi korban. Bencana tuh enggak perlu prosedur, bencana harus cepat," kata Fahri.
Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) bencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI gelar rapat pasca gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembahasan rapat ini meliputi evaluasi pembiayaan dan penanganan dampak gempa di NTB.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Selain itu juga dihadirkan Kepala BNPB, Doni Mordano serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Kemensos.
Hadir juga Bupati dan Pimpinan DPRD dari berbagai daerah di NTB. Diantaranya Bupati atau Walikota dan Pimpinan DPRD dari Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Mataram.
Baca Juga: Isi Lengkap Putusan Banding Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani
Tag
Berita Terkait
-
Sindiran Fahri Hamzah Soal Pembebasan Siti Aisyah: Mau Klaim, Malu Sendiri
-
Konser Dewa Batal Digelar, Fahri Tuding Tindakan Polisi Berlebihan
-
Soal Kartu Prakerja, Fahri Hamzah: Jokowi Hanya Fokus Menggaji Pengangguran
-
Sebut Ada 15 Juta Data Invalid di KPU, Fahri: Bisa Dipakai Nyoblos di TPS
-
Rapat Paripurna Sepi, Fahri: 281 Orang Tanda Tangan Hadir
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Polisi Selidiki Penyebab Kematian Wanita Paruh Baya Tergeletak di Rumah Tangerang
-
PBB Ingatkan Hizbullah, Minta Patuhi Gencatan Senjata Lebanon-Israel
-
PM Lebanon Nawaf Salam Puji Donald Trump soal Gencatan Senjata 10 Hari dengan Israel
-
PBB Sambut Baik Kesepakatan Gencatan Senjata di Lebanon
-
Sudah 4 Bulan Ditahan, Bupati Pati Sudewo Sampaikan Pesan Rindu dari Rutan KPK
-
BNI Perkuat Literasi Keamanan Digital Nasabah BNIdirect untuk Waspadai Kejahatan Siber
-
Gencatan Senjata Lebanon - Israel Berlaku, Donald Trump Serukan Penghentian Pembunuhan
-
BPBD DKI: Banjir Jakarta Pagi Ini Rendam 21 RT di Jaksel dan Jaktim, Ketinggian Air Hingga 80 Cm
-
Jadi Tersangka, Harta Rp 4,1 Miliar Ketua Ombudsman Terungkap di Tengah Penyelidikan Kejagung
-
Modus Toko Kosmetik Terbongkar, Penjual Obat Keras Ilegal di Tamansari Ditangkap Polisi