Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah agar percepat pencairan dana bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri menyebut ada kekurangan Rp 1,4 triliun untuk pembangunan rumah di wilayah NTB pascagempa.
Menurutnya, uang triliunan rupiah itu untuk dana bantuan tidak terlalu besar bagi pemerintah. Bahkan, dia membandingkan jumlah tersebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 2 ribu triliun.
"Kan uangnya enggak banyak, paling banyak tadi sisanya cuma Rp 1,4 triliun. Sudahlah suruh cairkan aja," ujar Fahri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Eks politikus PKS itu mengatakan, seharusnya Kementerian Keuangan menghilangkan segala prosedur untuk mencairkan sisa dana bantuan. Prosedur tersebut dianggap Fahri memperlambat diterimanya dana oleh Pemerintah Daerah (Pemda) NTB. Disebutnya juga, kondisi warga NTB sekarang yang sudah mengalami banyak kerugian karena gempa 29 Juli 2018 lalu.
"Prosedurnya yang kita curigai ini di kementerian keuangan. Karena terlalu takut begini begitu, terus curiga akhirnya rakyat jadi korban. Bencana tuh enggak perlu prosedur, bencana harus cepat," kata Fahri.
Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) bencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI gelar rapat pasca gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembahasan rapat ini meliputi evaluasi pembiayaan dan penanganan dampak gempa di NTB.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Selain itu juga dihadirkan Kepala BNPB, Doni Mordano serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Kemensos.
Hadir juga Bupati dan Pimpinan DPRD dari berbagai daerah di NTB. Diantaranya Bupati atau Walikota dan Pimpinan DPRD dari Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Mataram.
Baca Juga: Isi Lengkap Putusan Banding Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani
Tag
Berita Terkait
-
Sindiran Fahri Hamzah Soal Pembebasan Siti Aisyah: Mau Klaim, Malu Sendiri
-
Konser Dewa Batal Digelar, Fahri Tuding Tindakan Polisi Berlebihan
-
Soal Kartu Prakerja, Fahri Hamzah: Jokowi Hanya Fokus Menggaji Pengangguran
-
Sebut Ada 15 Juta Data Invalid di KPU, Fahri: Bisa Dipakai Nyoblos di TPS
-
Rapat Paripurna Sepi, Fahri: 281 Orang Tanda Tangan Hadir
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
AS Kirim USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah, Ancam Keamanan Iran?
-
4 Oknum Polisi di Madiun Terlibat Kasus Peredaran Narkoba
-
Kejati Bengkulu Dalami Dugaan Mark Up Proyek PLTA, Dokumen Disita dari Tiga Lokasi
-
Refly Harun Bongkar 7 Keberatan di Kasus Ijazah Jokowi: Ijazah Asli Justru Makin Meragukan
-
Momen Haru Sidang Kasus Demo Agustus, Ayah Terdakwa Peluk Anak di PN Jakut
-
Rencana Wapres Gibran ke Yahukimo Terhenti, Laporan Intelijen Ungkap Risiko Fatal
-
Dubes WHO Yohei Sasakawa Sorot Fakta Pahit Kusta: Diskriminasi Lebih Menyakitkan dari Penyakitnya
-
Jerman, Prancis, Swedia dan Norwegia Kirim Militer ke Greenland, NATO Siap Hadang AS
-
Banjir Ancam Produksi Padi Lebak, Puluhan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen Total
-
Ono Surono Dicecar KPK Soal Aliran Uang Korupsi Bupati Bekasi, Kapasitas Sebagai Ketua PDIP Jabar