Suara.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai tak masuk akal jika ada pihak yang menyebut penangkapan terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy sebagai bentuk kegagalan Presiden Jokowi terhadap masalah korupsi. Justru, dia mengklaim, penanganan masalah korupsi di era kepemerintahan Jokowi semakin canggih.
"Saya kira tidak nyambung itu, justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens, berarti bukan dulu tidak ada korupsi tapi dulu tidak terdeteksi tidak terendus. Sekarang korupsi itu karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya sudah canggih dan serius, makanya selalu bisa ditangkap, sehingga ada kejadian korupsi, langsung," kata Ma'ruf di kediamanannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (16/3/2019).
Ketua Majelis Ulama Indonesia itu bahkan mengklaim Jokowi selaku capres petahana tak mau ikut campur masalah proses hukum yang kini dijalani Rommy. Jokowi, kata dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke KPK.
"Kalau penegakan hukum kan sudah jelas, pemerintah pak Jokowi kan mendukung upaya penegakan hukum dan tidak mau mengintervensi hukum," kata Ma'ruf.
Meski demikian, Ma'ruf meminta agar proses hukum terkait penangkapan Rommy bisa mengedepankan azas praduga tak bersalah. Mengingat, status Rommy masih sebagai terperiksa.
"Tentu kita harus tetap berpraduga tak bersalah, itu prinsip," ujar Ma'ruf.
Selain itu, dia tak mau kasus penangkapan Rommy yang dilakukan penyidik KPK dikaitkan dengan konstestasi Pilpres 2019. Sebab, menurutnya, kasus tersebut merupakan masalah pribadi yang dilakukan Rommy.
"Saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres, jangan sampai ini dikait-kait. itu pribadi tidak ada hubungannya sama Pilpres," ucapnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf meminta masyarakat bisa membedakan kasus pribadi Rommy dengan kapasitasnya yang menjadi anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN). Dia meminta kasus itu tak dihubung-hubungkan dengan tim sukses Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga: Bukan Cuma Vicky Nitinegoro yang Mau Dampingi Nikita Mirzani Lahiran
"Masyarakat harus bisa membedakan antara personal kemudian kepentingan kepentingan kita pilpres. Jadi jangan pilpres dikaitkan dengan urusan pribadi," ucap Ma'ruf.
Berita Terkait
-
Pengamat: Penangkapan Romahurmuziy Akan Digoreng, TKN Waspada
-
4 Pernyataan Romahurmuziy Dukung Jokowi, Revisi Doa sampai Inisial M
-
KPK Duga Rommy Sering Bertransaksi Soal Jual Beli Jabatan di Kemenag
-
KPK Sita Duit saat Menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy
-
Dibawa ke Jakarta, Romahurmuziy Lewat Pintu Rahasia Subdit III Tipidkor
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
Terkini
-
Geger Ijazah Gibran: Roy Suryo ke Australia, Klaim Kantongi Bukti Langsung dari Petinggi UTS
-
Drama Gugat Kejagung Berakhir, Aset Berharga Sandra Dewi Hasil Korupsi Harvey Moeis Segera Dilelang
-
Langkah Cerdas Hemat Biaya Bulanan: Manfaatkan Gratis Biaya Admin
-
Polisi Bunuh Polisi, Kubu Kompol Yogi Bantah Piting Leher Nurhadi: Dakwaan Hasil Imajinasi Jaksa
-
Prabowo Perintahkan TNI Tambah Batalion Kesehatan, Tujuannya Apa?
-
13 Kali Gelar Job Fair, Pramono Sebut 150 Disabilitas Telah Diterima Bekerja
-
Prabowo Kirim A400M untuk Gaza: Siap Airdrop Bantuan dan Evakuasi Medis!
-
Warga Mau Demo RDF Rorotan Lagi, Pramono Akui Bau Sampah Masih Keluar Saat Pengangkutan
-
Kritik 'Kultur Pejabatisme' di Indonesia, Ray Rangkuti Serukan Hormati Kinerja Bukan Jabatan!
-
Pabrik Michelin 'Digeruduk' Pimpinan DPR Buntut Isu PHK Massal, Dasco: Hentikan Dulu