Suara.com - Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin menyebut jumlah perusahaan rintisan atau startup Indonesia sudah mencapai 1.000 dalam lima tahun terakhir. Hal ini dikatakannya saat debat pilpres ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.
Lantas bagaimana fakta sebenarnya, apakah klaim Ma'ruf Amin itu benar adanya?
Mengutip kantor berita Antara, data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2016 memiliki program Gerakan 1.000 Startup Digital untuk melahirkan perusahaan-perusahaan rintisan baru.
Berdasarkan data Kominfo pada Oktober 2018, program itu sudah melahirkan 525 startup.
Namun, jumlah startup yang tercatat itu merupakan para peserta yang tergabung dengan program Kominfo. Padahal, terdapat banyak gerakan untuk mengakselerasi startup di Indonesia.
Program Indigo Creative Nation yang digagas PT Telkom, misalnya, pada pertengahan 2018 sudah menginkubasi 111 usaha rintisan.
Sementara, data terbaru dari situs registrasi perusahaan rintisan startupranking.com, Indonesia telah memiliki 2.079 perusahaan rintisan dan menempati posisi kelima di dunia. Indonesia berada di bawah Kanada yang memiliki 2.485 startup.
Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI), di sisi lain, mencatat jumlah startup di Indonesia pada 2018 mencapai 992 perusahaan rintisan.
Riset yang termuat dalam buku "Mapping & Database Startup Indonesia 2018" itu bertujuan agar Indonesia memiliki data valid tentang jumlah startup di Indonesia.
Baca Juga: Debat Lawan Maruf Amin, Prabowo: Sandiaga Hebat!
Angka itu didapatkan tim MIKTI berdasarkan verifikasi langsung ke lapangan maupun mengakses situs dan aplikasi resmi perusahaan terkait.
Data dari MIKTI menunjukkan lebih dari separuh perusahaan rintisan itu berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Persentasenya mencapai 52,62 persen dengan jumlah total 522 startup.
Sumatera berada di urutan kedua dengan jumlah startup terbanyak, yaitu 115 atau 11,53 persen.
Jawa Tengah memiliki 30 startup (3,02 persen), Yogyakarta 54 startup (5,44 persen), Jawa Barat 44 startup (4,44 persen), dan Jawa Timur 113 startup (11,39 persen).
Wilayah lainnya, berdasarkan data MIKTI, yaitu Bali dan NTB punya 32 startup (3,23 persen), Kalimantan 24 startup (2,42 persen), Sulawesi 34 startup (3,43 persen) dan tidak diketahui domisili sebanyak 24 startup (2,42 persen).
Sebanya 60,89 persen atau 604 startup berdiri pada 2013 hingga 2018. Mayoritas startup itu berbadan usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dengan total sejumlah 504 startup.
Tag
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Sandiaga Klaim BPJS Hentikan Biaya Pengobatan Kanker, Benarkah?
-
Penutup Debat; Sandiaga Tegaskan Satu Kartu, Maruf Amin Lawan Hoaks
-
CEK FAKTA: Sandi Sebut Siswa SMK Mendominasi Pengangguran, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Angka Pengangguran Era Jokowi Terendah Sejak Reformasi, Serius?
-
CEK FAKTA: Sandiaga Klaim Obat Ibu Lis Disetop BPJS Kesehatan, Benarkah?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti