Suara.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan menghapuskan sistem Ujian Nasional (UN) jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan menghilangkan sistem UN, Badan Pemenangan Nasional (BPN) ingin Indonesia mampu mengikuti jejak Finlandia yang disebut sebagai negara dengan pendidikan terbaik meskipun tidak menerapkan sistem UN.
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai proses belajar yang diterapkan Finlandia kepada pelajar tanpa harus memberikan beban. Di Finlandia, kemampuan para pelajar dinilai sepenuhnya oleh tenaga pengajarnya yang notabene sangat paham betul dengan kemampuan masing-masing pelajar di sekolah.
"Ini juga kita belajar ke negara yang nggak pakai standar UN kaya Finlandia, Skandinavia, mereka gunakan kedekatan ini," kata Dahnil dalam diskusi bertajuk 'Review Debat Cawapres' di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).
Ketimbang harus menerapkan sistem UN yang selama ini dinilai memberatkan beban para pelajar, Dahnil menjelaskan bahwa kemampuan para pelajar bisa diukur sesuai dengan akreditasi masing-masing sekolah. Hal tersebut tentunya berbeda dengan sistem UN yang mewajibkan semua pelajar di Indonesia harus lulus dengan nilai yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
"Ini yang diukur kualitasnya kita ingin memperkuat otonomisasi sekolah kualitas sekolah dengan identitas lokal masing-masing. Jadi jangan sampai standar anak-anak pintar itu adakah mereka yang literasi matematik tinggi," ujarnya.
Terkait dengan penerapan sistem UN yang sudah dilakukan sejak 1950 itu, menurut Dahnil sangat membebani para pelajar. Pasalnya, sistem UN justru membuat para pelajar menjadi lebih stres dan juga tidak bisa dipungkiri malah muncul permainan 'uang haram' di balik kelulusan seorang pelajar.
"Jadi kita harus punya visi menggembirakan, mencerahkan dan memajukan jadi itu di dalam lingkar pemikiran pendidikan kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Salah Sebut, Inikah Sosok Ibu Lis yang Dimaksud Sandiaga Uno?
-
Ma'ruf Amin Dinilai Sukses Menjawab Keraguan Publik di Debat Cawapres
-
Kampanyekan Prabowo - Sandiaga Uno, PKS Turunkan Bumblebee sampai Semar
-
Jauh dari Kata Serius, Curhat Warganet Soal Debat Maruf Versus Sandiaga
-
Ditanya Soal Pengawasan Dana Pendidikan, Maruf Gagal Paham Jawaban Sandiaga
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO