Suara.com - Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai membandingkan Apel Kebangsaan di Semarang, dengan dana bantuan korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua.
Ia mengatakan, Apel Kebangsaan menghabiskan anggaran negara hingga Rp 18 miliar. Sementara, dana bantuan bencana banjir bandang yang terjadi di Sentani, Jayapura, Papua hanya Rp 1 miliar.
Hal itu diungkapkan oleh Natalius melalui akun Twitter miliknya @nataliuspigai2. Natalius menilai sikap pemerintahan Jokowi telah mencederai nalar publik.
“Nalar publik tercederai! Disaat musibah menimpa bangsa sy, Tim Jokowi pesta pora 18 miliar uang negara, uang rakyat kecil untuk acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang,” cuit Natalius seperti dikutip Suara.com, Senin (18/3/2019).
Di lain sisi, disaat warga Papua membutuhkan bantuan agar bisa kembali bangkit dari bencana banjir bandang yang menerjang pada Minggu (17/3/2019), pemerintah hanya memberikan bantuan sebesar Rp 1 miliar saja. Natalius pun mengaku kecewa dengan sikap pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.
“Bantuan BPBP Papua hanya 1 miliar untuk rakyat Sentani Papua. Tuhan jaga bangsa saya,” ungkap Natalius.
Pernyataan Natalius ini mengundang berbagai tanggapan dari warganet. Banyak warganet yang menyayangkan sikap pemerintah yang justru mementingkan kegiatan hura-hura dibandingkan membantu warganya yang tengah ditimpa musibah.
“Gue ikut prihatin dengan kenyataan seperti itu,” kata @bungler14.
“Turut prihatin bang @nataliuspigai2 semoga bencana cepat berlalu dari Sentani dan masyarakat Sentani dapat recovery dengan cepat,” ungkap @tutiastianidony.
Baca Juga: Prabowo - Sandiaga Bakal Alokasikan 10 Persen Dana Pendidikan buat Olahraga
“Maafkan saya Pak Pigai. Miris kalau sebuah bencana besar hanya 1 miliar,” ujar @imronbian.
Untuk diketahui, merujuk pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (18/3/2019), banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua hingga kini telah menelan korban hingga 77 orang meninggal dunia dan 4.728 orang mengungsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat