Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Maruf Amin , Hasto Kristyanto mengakui kesulitan mencegah anak-anak di bawah umur untuk tidak mengikuti kampanye dalam Pemilu 2019. Padahal, surat larangan sudah disebar ke seluruh peserta kampanye.
Hasto mengatakan pihak TKN sejatinya sudah mengedarkan surat edaran larangan membawa anak ke lokasi kampanye, namun ketika di lapangan hal itu sulit diterapkan.
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran. Kadang-kadang kami kesulitan. Kami sudah mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak membawa dan melibatkan anak-anak," kata Hasto seusai kampanye Jokowi - Maruf di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten, Minggu (24/3/2019).
Sekjen PDIP itu berdalih kehadiran anak-anak saat kampanye paslon 01 menandakan capres petahana Jokowi adalah milik bersama.
"Tapi memang ini merupakan kegembiraan politik Pak Jokowi menjadi milik bersama," jelasnya.
Sebelumnya, dalam pantauan Suara.com, terlihat puluhan anak-anak bahkan balita ikut dibawa orang tuanya mengikuti kampanye PDIP di Alun-alun Tangerang dan Kampanye Jokowi - Maruf Amin di Serang. Bahkan ada beberapa anak yang mengenakan kaos partai.
Mereka terlihat antusias mengikuti jalannya acara kampanye mulai dari pawai, senam bersama, pengumuman resep rahasia nasi goreng Mega Wati hingga peluncuran joget 01.
Salah satu ibu-ibu, Siti mengaku terpaksa dan tidak punya pilihan lain untuk membawa anaknya ke lokasi kampanye karena tidak ada orang yang menjaga anaknya di rumah.
"Ya mau gimana lagi, pengen dateng, terus hari libur juga, gak ada yang jaga kalau ditinggal," kata Siti di Alun-alun Tangerang, Banten, Minggu (24/3/2019).
Baca Juga: Kampanye Prabowo di Makassar, Ribuan Massa Padati Lapangan Karebosi
Untuk diketahui, dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengancam setiap orang yang menyalahgunakan anak-anak dalam kegiatan politik dan militer dengan ancaman kurungan lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta.
Berita Terkait
-
Kampanye Perdana Prabowo-Sandi di Bekasi, Orator "Sentil" Rezim Jokowi
-
Jokowi Klaim Elektabilitas Sudah Imbang di Banten
-
Jokowi: Saya Pilih Maruf Amin Karena Paham Ekonomi Syariah hingga Unicorn
-
Kampanye Terbuka di Serang, Jokowi Kembali Ajak Pendukung Lawan Hoaks
-
BPN Minta Ibadah Capres-Cawapres di Masjid Tak Dikaitkan Kampanye
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung