Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno enggan membuat aksi tandingan atas seruan Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi yang meminta para pendukungnya memakai baju putih saat mencoblos pada 17 April 2019. BPN menolak terpancing hingga akhirnya menimbulkan konflik.
Juru Bicara BPN Prabowo - Sandiaga, Ferdinand Hutahaean mengatakan, bahwa seruan Jokowi itu justru melanggar asas dari Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber). Karena itu Ferdinand menyebut BPN enggan menirukan apa yang dilakukan Jokowi.
"Kita tidak akan melakukan hal-hal yang justru membawa kita ke dalam konflik," kata Ferdinand kepada Suara.com, Rabu (26/3/2019).
Konflik yang dimaksud Ferdinand ialah jika nantinya para pemilih mengenakan apa yang diserukan oleh capres pilihannya, maka malah akan timbul pergesakan di antara dua kubu. Di samping itu, menurut dia, seharusnya para pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah semestinya merahasiakan terkait dengan pilihannya di Pemilu 2019.
"Nanti di TPS yang tidak baju putih akan melihat oh ini baju putih pendukungnya pak Jokowi dan sebaliknya juga begitu ini tidak menggunakan baju putih pendukung Prabowo maka potensi konflik akan sangat mungkin terjadi di TPS," pungkasnya.
Untuk diketahui, foto tulisan tangan yang dibubuhi tanda tangan Presiden Joko Widodo mendadak viral di media sosial. Dalam tulisan itu, Jokowi mengajak warga untuk memilih calon presiden yang mengenakan baju putih sat 17 April 2019 mendatang.
Foto tulisan tangan Jokowi ini diunggah oleh akun Instagram @fadjroelrachman. Tulisan dengan tinta biru itu dibubuhi tanda tangan dan tertulis nama Joko Widodo.
“Selamat pagi. Tetap semangat bekerja memajukan Republik Indonesia, karena #PutihAdalahK1ta #PutihAdalahKITA,” tulis akun @fadjroelrachman seperti dikutip Suara.com, Selasa (26/3/2019).
Dalam foto tulisan tangan Jokowi itu, tertulis ajakan untuk mendatangi TPS pada 17 April 2019. Selain itu, tertulis pula ajakan untuk memilih capres yang mengenakan baju berwarna putih.
Baca Juga: Detik-detik Hercules Ngamuk: Jangan Rekam! Mana Wartawan? Mana lu!
Berita Terkait
-
Jokowi Bagi-bagi Kaus Kampanye ke Pengunjung Bandara Syamsudin Noor
-
Maju Sebagai Cawapres Jokowi Diminta Ulama, Ma'ruf Amin: Bukan Kemauan Saya
-
Target 60 Persen di Kalbar, Jokowi Ajak Masyarakat Pakai Baju Putih ke TPS
-
JK Lupa Buy Back Indosat, BPN: Jokowi Asal Jawab, yang Penting Rakyat Happy
-
4 Wisata di Dumai, Kota Cantik Lokasi Selfie Jokowi dan Iriana
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Eks Danjen Kopassus Soenarko Santai Hadapi Wacana Abolisi: Kasus Makar Saya Cuma Rekayasa dan Fitnah
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR