Suara.com - Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) berharap Mal Pelayanan Publik di Indonesia mampu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Terutama untuk hal kecepatan.
Saat debat keempat dengan Capres Prabowo Subianto, Jokowi menerangkan mal pelayanan publik sudah ada di 13 kota/kabupaten. Setelah ada MPP, Jokowi menyebut masyarakat yang dulunya mengurus izin memerlukan waktu sekitar enam bulan kini dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga jam.
"Korupsi bisa berkurang, (caranya) agar orang yang dulunya transaksi panjang bisa kepotong," ujar Jokowi saat debat dengan Prabowo di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam.
Jokowi menerangkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini naik menjadi 38. Jokowi kemudian sempat membandingkan dengan tahun 2014 saat ia awal menjadi Presiden Indonesia. Dimana IPK berada di angka 20.
Untuk diketahui, IPK sendiri dirilis sejak tahun 1995 dan sampai saat ini setiap tahunnya dengan skala 0 - 100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih.
"Indeks kita artinya ada perbaikan terus. Enggak mungkin instan, saya percaya sistem yang baik dan cepat, korupsi dapat berkurang. Dan inilah yang kita harpkan, pembangunan sistem online dan cepat," jelas Jokowi.
Terkait itu, Prabowo mengaku paham untuk mencegah korupsi salah satunya dengan sistem yang baik.
Dalam kesempatan ini Prabowo kemudian menyampaikan kalau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan elite sudah berturun.
"Karena niat yang diucapkan enggak sesuai yang di bawah itu," kata dia.
Baca Juga: SFA Usung Tema The Transition di Indonesian Fashion Week 2019
Tag
Berita Terkait
-
Fesyen saat Debat: Jokowi Pekerja Zaman Now, Prabowo Gaya Lama
-
Tutup Debat, Jokowi: Persahabatan Saya dan Prabowo Tak Akan Pernah Putus
-
Prabowo: Kok Closing Statement Saya Jadi Begini ya Hehehehe
-
Prabowo ke Jokowi: Bapak Banyak Mendapat Keterangan yang Menyesatkan
-
Jokowi Tanya Mal Pelayanan Publik, Prabowo: Enggak Boleh Ada Korupsi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor