Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan lembaganya sebagai penanggung jawab penyelenggara Pemilu menjamin tidak akan melakukan kecurangan. Tak hanya itu, ia memastikan KPU tidak pernah berpikir untuk melakukan kecurangan.
Pernyataan tersebut dikatakan Arief menanggapi perkataan Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Hasim Djojohadikusumo yang bakal melayangkan gugatan hingga ke lembaga tingkat Internasional seperti Interpol dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jika KPU curang.
"Loh KPU enggak curang kok, KPU enggak pernah mikir curang, KPU tuh mikirnya pemilu ini harus luber dan jurdil, free and fair," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Lebih lanjut, Arief enggan menanggapi lebih jauh ihwal bisa atau tidaknya rencana gugatan yang akan dilayangkan ke Interpol dan PBB. Arief meminta untuk menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan.
"Tanya yang mau lapor, jangan tanya saya," ujarnya.
Untuk diketahui, Hashim mengungkapkan akan jika nantinya kecurangan tersebut benar terbukti terjadi di Pilpres 2019, pihaknya akan melayangkan gugatan. Bahkan, Hashim sudah berusaha mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyelesaikan DPT bermasalah sebelum hari pencoblosan tiba yakni 17 April mendatang.
Hashim menyebut pihaknya mungkin saja akan akan melaporkan gugatan ke lembaga Internasional jika terbukti ditemukan kecurangan pada Pemilu 2019.
Sebab, adik kandung Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengaku sudah berusaha mendorong KPU untuk segera menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah sebelum hari pencoblosan tiba yakni 17 April 2019 mendatang.
Hasim mengungkapkan akan melaporkan kecurangan tersebut ke sejumlah lembaga baik secara nasional hingga ke tingkat internasional, salah satu contohnya ialah Pengadilan HAM Internasional di Jenewa, Swis hingga The International Criminal Police Organization atau lebih dikenal dengan sebutan Interpol.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Liga Inggris Tengah Pekan Ini
"Ya mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor interpol, tergantung (Direktorat BPN) bagian hukum. Kami mau lapor ke international court of justice, human rights, kami lapor ke Geneva, human rights kami lapor PBB, ke semua pihak," ujarnya.
Menurutnya, kecurangan dalam Pemilu juga pernah terjadi di Thailand.
Berita Terkait
-
Jika Pemilu Curang, Amien Rais Garap People Power, Hashim Siap Lapor ke PBB
-
Hashim Bahas Jatah Menteri, Wasekjen Demokrat: Waktu Sarapan Belum Tiba
-
Bahas Jatah Menteri, Ketua DPP Demokrat: Kita Berjuang Dulu Pak Hashim
-
Hashim: PAN Dapat Jatah 7 Kursi Menteri, PKS Dapat 6 Kursi, Demokrat Belum
-
KPU Segera Selesaikan Aduan Adik Prabowo Terkait DPT Bermasalah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu