Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon memberikan tanggapan terkait pernyataan kontroversial Amien Rais soal people power.
Tanggapan Jansen itu disampaikan dalam program Mata Najwa pada Rabu (3/4/2019) malam.
Program bertajuk 'Debat Usai Debat' itu menampilkan respons dari kedua kubu paslon dalam Pilpres 2019 terhadap debat pilpres keempat pada Minggu (31/3/2019) lalu.
Kubu paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin diwakili oleh Raja Juli Antoni, Budiman Sudjatmiko, dan Arya Sinalungga, sementara pada kubu paslon nomor urut 02 Prabowo - Sandi, terdapat Faldo Maldini, Said Didu, dan Jansen.
Di pertengahan debat, Najwa Shihab juga menanyakan pada kubu 02 terkait ancaman 'people power' dari Amien Rais.
"People power, ancaman yang dilontarkan oleh tim BPN. Apakah itu bentuk menakut-nakuti?" tanya Najwa.
Jansen kemudian menjawab dengan menyatakan bahwa ucapan Amien Rais itu masuk akal. Pasalnya, menurut penjelasan Jansen, saat ini kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbatas.
"Bukan. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Amien ini masuk di akal. Jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sekarang kewenangannya hanya sampai sebatas mengadili sengketa penghitungan suara," kata Jansen. "Itu makanya orang mengatakan, MK ini 'Mahkamah Kalkulator."
Jansen melanjutkan, seperti yang dikatakan Amien Rais, people power perlu diwujudkan jika nanti terjadi kecurangan pada Pilpres 2019.
Baca Juga: Amien Rais Jadi Saksi Ratna Sarumpaet Kasus Penyebaran Berita Bohong
"Kalau kemudian kecurangan itu terkait personel aparatur yang tidak netral, sistematis misalnya, yang disampaikan Pak Amien ini bener karena itu bukan kewenangan MK. Satu-satunya jalan adalah, wilayahnya turun ke jalan, tinggal itu satu-satunya," jelas Jansen.
"Itu makanya begini, MK, jangan juga kalian mengatakan, 'Kami punya kewenangan.' Sekarang itu kalian Mahkamah Kalkulator. Kalau MK yang dulu iya, dia bisa mengadili terkait masalah TSM itu. Terstruktur, sistematis, dan masif." lanjutnya. "Sekarang kewenangan itu sudah tidak ada."
Jansen kemudian meminta para pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap jalannya Pemilu untuk bersikap netral dan tak memihak pada paslon tertentu.
"Itu makanya, apa yang disampaikan Pak Amien ini, ya, sekaligus kami pihak 02 dan 01 meminta, aparatur netralah, negara netralah. Toh ini pemilu, pemilu kita bersama," serunya.
Ucapan Jansen itu pun langsung disambut meriah oleh tepuk tangan seluruh penonton di studio Mata Najwa.
Sebelumnya diberitakan, Amien Rais mengatakan, Apel 313 yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019) kemarin bertujuan mencegah terjadinya kecurangan di Pemilu 2019.
Tag
Berita Terkait
-
Dudung Abdurrachman Serang Balik Amien Rais: Tudingan ke Teddy Hoaks dan Fitnah!
-
Singgung Privasi Prabowo, Said Abdullah PDIP Sarankan Amien Rais Minta Maaf Secara Ksatria
-
Geger Unggahan Video Amien Rais, Komdigi dan Bakom RI Beri Pernyataan!
-
Soal Video Amien Rais yang Singgung Teddy Hilang di YouTube, Ketum Partai Ummat: Tanya Pemerintah
-
Siapkan Langkah Hukum, Arus Bawah Prabowo Sebut Pernyataan Amien Rais Fitnah Keji dan Halusinasi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara