Suara.com - Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau dikenal Gus Nadir menyebut ada kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pendukung capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang bersorak ria atas perdebatan Gus Nadir dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai perbedaan khilafah dan khalifah.
Bahkan, perdebatan itu pun 'digoreng' kedua kelompok hingga memunculkan persepsi khilafah diizinkan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Gus Nadir melalui akun Twitter miliknya @na_dirs. Gus Nadir menyebut kelompok HTI telah menggoreng perdebatannya dengan Ketua Dewan Petimbangan MUI mengenai kata khilafah yang diyakini ada dalam Al Quran.
"HTI menggoreng komunikasi saya dengan Prof @opinidin. Maaf itu soal adab kepada senior. Beliau juga berterima kasih atas kritikan saya. Setelah itu saya tetap menulis atas respon beliau dengan saya tegaskan bahwa tidak ada istilah khilafah dalam Quran. Argumen saya tetap," kata Gus Nadir seperti dikutip Suara.com, Jumat (5/4/2019).
Meski demikian, beredar kabar bahwa buntut dari perdebatan itu Gus Nadir menyampaikan permohonan maaf dan menarik perkataannya yang menyebut khilafah tidak ada dalam Al Quran.
Padahal, dari perdebatan itu Din Syamsuddin dan Gus Nadir sepakat dengan argumen masing-masing.
"Rame-rame mereka sebarkan bahwa saya sudah minta maaf ke Prof DS seolah saya menarik kembali kritikan saya. Tidak! kritikan saya tetap. Prof @opinidin pun juga tetap dengan pendapat beliau. Sepakat untuk tidak sepakat. Biasa saja. Kenapa malah tim hore HTI dan 02 bersorak-sorak," ungkap Gus Nadir.
Gus Nadir menegaskan, perdebatan merupakan hal yang biasa terjadi. Diyakini oleh Gus Nadir bahwa Din Syamsuddin pun tak mempermasalahkan ia mengkritiknya. Namun, dalam imbauan itu jelas bahwa MUI pun menolak keberadaan khilafah.
"Padahal kalau mereka mau baca tulisan Prof @opinidin itu beliau tidak setuju dengan khilafah politik ala HTI. Beliau ajukan gagasan khilafah kultural. Lha kenapa HTI malah bersorak-sorai. Mereka paham gak sih apa yang Prof DS tulis? hehehe," tutur Gus Nadir.
Baca Juga: Prabowo Syok Pesawatnya Ngerem Mendadak, Ada yang Janggal
Perdebatan mengenai khalifah dan khilafah berawal saat Din Syamsuddin mengeluarkan imbauan agar kedua paslon dalam Pilpres 2019 menghindari isu keagamaan.
Salah satu poin imbauan dari MUI berisi "Walaupun di Indonesia Khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al Quran adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di Bumi/khalifatullah fil ardh)"
Menurut Gus Nadir, Din Syamsuddin keliru karena tidak bisa membedakan sistem khilafah dan khalifah. Tidak ada satupun ayat di Al Quran yang menggunakan istilah khilafah, melainkan khalifah.
"Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini keliru karena tidak bisa membedakan antara sistem khilafah dengan khalifah. Point kedua amat fatal kelirunya: tidak ada satupun ayat Al Quran yang menggunakan istilah khilafah. Yang ada itu soal khalifah. MUI gagal paham bedakan keduanya. Parah!" kata Gus Nadir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
-
Tim Pencari Fakta Pertanyakan Peran Kompolnas Usut Pertanggungjawaban Komando di Kasus Affan
-
17+8 Tuntutan, Minus Bumi: Pakar Ungkap Agenda Ekologi yang Terlupakan!
-
Blak-blakan, Mahfud MD Ungkap Alasan Prabowo Akhirnya Mau Dengar Aspirasi Rakyat
-
Terima Aduan Ojol, Pimpinan BAM DPR Minta Aplikator Hapus Asuransi yang Merugikan
-
Sri Mulyani Pergi Karena Kesal Karena Pertahanan Negara Jebol Dan Rumahnya Dijarah? Ini Kata Pakar
-
Siapa Charlie Kirk: Loyalis Donald Trump yang Tewas Ditembak saat Acara Kampus
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru