Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Badan Pengawas Pemilu, yang menjaring orang-orang terkait partainya dalam operasi tangkap tangan karena diduga melakukan praktik politik uang jelang hari pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2019.
Fadli mengatakan, uang yang disita Bawaslu itu adalah bantuan logistik dan transportasi untuk para saksi partainya maupun Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ia mengatakan, dana tersebut disediakan khusus dan resmi agar membantu para saksi mengawal proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Jadi itu bukan politik uang. Mereka itu membawa surat-surat resmi, surat mandat untuk bantuan saksi yang dananya berasal dari masyarakat," kata Fadli di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019)
Wakil Ketua DPR RI itu meminta pihak berwajib untuk tidak langsung memutuskan secara sepihak, bahwa hal tersebut adalah uang serangan fajar untuk mempengaruhi orang memilih Prabowo – Sandiaga.
"Kami imbau kepada pihak kepolisian untuk tidak gegabah melakukan operasi yang bisa mencederai proses demokrasi kita, jangan ganggu proses demokrasi ini karena ini sangat membahayakan bagi kita," jelasnya.
Sebelumnya, Bawaslu melalui Panwaslu di seluruh Indonesia menggelar patroli politik uang pada masa tenang pemilu. Hasilnya, sebanyak 25 pelaku terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga Selasa (16/4/2019). Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia," tutur Afif saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Salah satu kasus OTT serangan fajar ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto yang menyita sekitar 80 amplop saat meringkus Carles Lubis di dekat Posko Kemenangan Caleg dari Partai Gerindra M Taufik di wilayah Warakas, Jakarta Utara.
Baca Juga: Oppo F11 Edisi Khusus Sambut Pemutaran Film Avengers: Endgame
Berita Terkait
-
OTT 25 Pelaku Politik Uang, Bawaslu: Jabar dan Sumatera Utara Paling Banyak
-
OTT Saksi Taufik Gerindra, Polisi Sita 80 Amplop Isi Uang Ratusan Ribu
-
Lihat Pemilu dari Dekat, DPR Undang Parlemen Asing
-
Sangkal Politik Uang, PKS: Caleg Ali Hanya Ganti Biaya Konsumsi Emak-emak
-
Koordinator Saksi Ditangkap, M Taufik Tuding Partai Gerindra Mau Digembosi
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina