Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Badan Pengawas Pemilu, yang menjaring orang-orang terkait partainya dalam operasi tangkap tangan karena diduga melakukan praktik politik uang jelang hari pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2019.
Fadli mengatakan, uang yang disita Bawaslu itu adalah bantuan logistik dan transportasi untuk para saksi partainya maupun Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ia mengatakan, dana tersebut disediakan khusus dan resmi agar membantu para saksi mengawal proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Jadi itu bukan politik uang. Mereka itu membawa surat-surat resmi, surat mandat untuk bantuan saksi yang dananya berasal dari masyarakat," kata Fadli di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019)
Wakil Ketua DPR RI itu meminta pihak berwajib untuk tidak langsung memutuskan secara sepihak, bahwa hal tersebut adalah uang serangan fajar untuk mempengaruhi orang memilih Prabowo – Sandiaga.
"Kami imbau kepada pihak kepolisian untuk tidak gegabah melakukan operasi yang bisa mencederai proses demokrasi kita, jangan ganggu proses demokrasi ini karena ini sangat membahayakan bagi kita," jelasnya.
Sebelumnya, Bawaslu melalui Panwaslu di seluruh Indonesia menggelar patroli politik uang pada masa tenang pemilu. Hasilnya, sebanyak 25 pelaku terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga Selasa (16/4/2019). Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia," tutur Afif saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Salah satu kasus OTT serangan fajar ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto yang menyita sekitar 80 amplop saat meringkus Carles Lubis di dekat Posko Kemenangan Caleg dari Partai Gerindra M Taufik di wilayah Warakas, Jakarta Utara.
Baca Juga: Oppo F11 Edisi Khusus Sambut Pemutaran Film Avengers: Endgame
Berita Terkait
-
OTT 25 Pelaku Politik Uang, Bawaslu: Jabar dan Sumatera Utara Paling Banyak
-
OTT Saksi Taufik Gerindra, Polisi Sita 80 Amplop Isi Uang Ratusan Ribu
-
Lihat Pemilu dari Dekat, DPR Undang Parlemen Asing
-
Sangkal Politik Uang, PKS: Caleg Ali Hanya Ganti Biaya Konsumsi Emak-emak
-
Koordinator Saksi Ditangkap, M Taufik Tuding Partai Gerindra Mau Digembosi
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
Terkini
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sinyal Keras Perang Korupsi Antar Aparat?
-
DPR Minta Penanganan Luar Biasa untuk Bencana Aceh, Bendera Putih Jadi Alarm Keras
-
Ayah Korban Diperiksa, Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Rumah Mewah Cilegon Masih Gelap?
-
Gubernur Bobby Nasution Jamin Stok Pangan Aman Jelang Nataru
-
KPK Konfirmasi: Ada Jaksa yang Ditangkap Saat OTT di Wilayah Tangerang
-
Pramono Anung Tantang Gen Z Jakarta Atasi Macet dan Sampah, Hadiahnya Jalan-Jalan ke New York
-
Neraka 'Online Scam' ASEAN, Kemiskinan Jadi Umpan Ribuan WNI Jadi Korban TPPO