Suara.com - Hasil penghitungan cepat perolehan suara Pilpres 2019 oleh lembaga-lembaga survei menuai respons negatif dari kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Mereka dituduh menggiring opini publik karena hasil hitung cepat mereka menunjukkan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin unggul. Tak hanya itu, lembaga survei juga dituding melakukan kebohongan publik.
Setelah dituding seperti itu, sejumlah lembaga survei akhirnya buka suara. Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) menggelar acara 'Ekspose Data Hasil Quick Count' di Hotel Morrisey, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).
Mereka yang hadir di antaranya perwakilan Charta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator, Cyrus Network, Indo Barometer, Konsepindo, Populi Center, dan Poltracking.
Ketua Umum Persepi Philips J Vermonte mengatakan, setiap aktivitas lembaga survei difasilitasi oleh hukum.
Tak hanya itu, kata dia, setiap lembaga survei tak pernah menyatakan quick count adalah hasil resmi penghitungan suara pemilihan umum.
"Aktivitas quick count dan exit poll adalah legal dan bisa dibilang difasilitasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Yang tidak boleh adalah menyiarkan sebelum jam 15.00 WIB sore. Seluruhnya difasilitasi oleh hukum dan tidak melanggar apa pun," ujar Vermonte di lokasi.
Persepi membuka booth lembaga survei guna secara transparan dalam menberikan seluruh metodologi, manajemen, proses pelaksanaan, sampai ekspose data quick count.
"Quick count dan exit poll itu saintifik, metodenya establish, dan memiliki mekanisme yang tidak abal-abal. Bentuknya adalah partisipasi publik dan bila diminta buka data, kami buka. Tapi sekarang yang minta buka data, mau buka data juga enggak? " jelasnya.
Baca Juga: Penjualan All New Livina Mulai Tunjukan Taring
Philips menambahkan, pihaknya selalu menggelar evaluasi bersama lembaga survei mulai dari yang menjadi anggota ataupun tamu undangan.
Merujuk Pilpres 2014 silam, ada 10 lembaga survei yang berpartisipasi dalam quick count dan tiga di antaranya menghasilkan persentasi tinggi untuk Prabowo Subianto.
"Waktu itu 2014, tujuh lembaga persentase Jokowi unggul, tiga lembaga Prabowo. Persepsi mengadakan audit dan semua hadir untuk audit, sementara tiga ini tidak mau hadir untuk audit," singkat Philips.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional