Suara.com - Hasil penghitungan cepat perolehan suara Pilpres 2019 oleh lembaga-lembaga survei menuai respons negatif dari kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Mereka dituduh menggiring opini publik karena hasil hitung cepat mereka menunjukkan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin unggul. Tak hanya itu, lembaga survei juga dituding melakukan kebohongan publik.
Setelah dituding seperti itu, sejumlah lembaga survei akhirnya buka suara. Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) menggelar acara 'Ekspose Data Hasil Quick Count' di Hotel Morrisey, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).
Mereka yang hadir di antaranya perwakilan Charta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator, Cyrus Network, Indo Barometer, Konsepindo, Populi Center, dan Poltracking.
Ketua Umum Persepi Philips J Vermonte mengatakan, setiap aktivitas lembaga survei difasilitasi oleh hukum.
Tak hanya itu, kata dia, setiap lembaga survei tak pernah menyatakan quick count adalah hasil resmi penghitungan suara pemilihan umum.
"Aktivitas quick count dan exit poll adalah legal dan bisa dibilang difasilitasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Yang tidak boleh adalah menyiarkan sebelum jam 15.00 WIB sore. Seluruhnya difasilitasi oleh hukum dan tidak melanggar apa pun," ujar Vermonte di lokasi.
Persepi membuka booth lembaga survei guna secara transparan dalam menberikan seluruh metodologi, manajemen, proses pelaksanaan, sampai ekspose data quick count.
"Quick count dan exit poll itu saintifik, metodenya establish, dan memiliki mekanisme yang tidak abal-abal. Bentuknya adalah partisipasi publik dan bila diminta buka data, kami buka. Tapi sekarang yang minta buka data, mau buka data juga enggak? " jelasnya.
Baca Juga: Penjualan All New Livina Mulai Tunjukan Taring
Philips menambahkan, pihaknya selalu menggelar evaluasi bersama lembaga survei mulai dari yang menjadi anggota ataupun tamu undangan.
Merujuk Pilpres 2014 silam, ada 10 lembaga survei yang berpartisipasi dalam quick count dan tiga di antaranya menghasilkan persentasi tinggi untuk Prabowo Subianto.
"Waktu itu 2014, tujuh lembaga persentase Jokowi unggul, tiga lembaga Prabowo. Persepsi mengadakan audit dan semua hadir untuk audit, sementara tiga ini tidak mau hadir untuk audit," singkat Philips.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu