Suara.com - Direktorat Relawan Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Mustofa Nahrawardaya, menyerukan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan presiden (pilpres) 2019 diulang.
Seruan pemilu ulang tersebut diunggah oleh Mustofa Nahra dalam bentuk gambar melalui akun jejaring sosial Twitter @AkunTofa, Senin (22/4/2019) pukul 13.52 WIB.
Dalam gambar tersebut, tertulis imbauan untuk mengadakan pemilu ulang dikarenakan maraknya kecurangan, tanpa terkecuali.
"Marak kecurangan, sebaiknya adakan pemilu ulang seluruh Indonesia tanpa kecuali," demikian tertulis di gambar tersebut.
Dia pun menambahkan kicauan yang menegaskan seruan di gambar tersebut.
"Lakukan #PemiluUlang2019 serentak!" cuit Mustofa Nahra.
Sontak, seruan tersebut mendapat respons keras dari para warga Twitter. Salah satunya Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika.
Mereka umumnya bingung dengan seruan tersebut, mengingat Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah mengklaim unggul dengan perolehan 62 persen suara.
"Loh khan dah menang 62 persen???" cuit Yunarto Wijaya melalui akun @yunartowijaya.
Baca Juga: Kalau Mau Turun Kasta Kembali Jadi Wagub DKI, Sandiaga Uno Cetak Sejarah
Berikut komentar lain para warganet menanggapi seruan pemilu ulang dari Mustofa Nahra:
"Kalau berharap pemilu ulang, terus ngapain tuh yang ngaku sudah menang, khan katanya sudah menang 62 persen?" ~ @neosilver5
"Pie si jarene pak Prabowo wes menang 62 persen kok malah jalok pemilu meneh? Berarti kowe ora gelem yo nek pak prabowo kuwi dadi presiden." ~ @hana_4TAA
"Maaf bang, pemilu ulang hanya makin menghabiskan biaya dan energi, serta waktu. Jangan menggaungkan hal yang mubazir. Jika BPN yakin 62 persen, buktikan. Saya yakin jika itu benar, rakyat akan membela. Mari bang, berjuang dulu, berdarah-darah dahulu membuktikan 62 persen itu." ~ @TardiyantoS
"Prabowo udah menang 60 persen lebih, ngapain ikut arus opini 01, jangan bodoh." ~ @Wahyudjati88
"Nggak salah tak, gerombolan kalian kan udah menang, bahkan 62 persen pula, ngapain diulang." ~ @asundamai
Berita Terkait
-
Wartawan Tertipu, Andre Taulany dan Istri Diam-diam Tinggalkan Polda Metro
-
Real Count PDIP Senin Siang: Jokowi-Maruf 58 %, Prabowo-Sandi 42 %
-
Kasus Hina Prabowo, Istri Andre Taulany Ngaku Akunnya Dibajak Orang Lain
-
Ngatain Prabowo Sinting, Erin Taulany Klaim Instagramnya Kena Hack
-
Sandiaga Kembali Tersenyum: Perjuangan Belum Selesai!
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi