Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Capres nomor urut 1 maupun 2, yakni Jokowi – Prabowo Subianto, memiliki peran besar untuk meredam potensi gejolak massa pendukung kedua pihak.
"Ormas yang ada di sini tidak mempunyai suatu kewenangan yang banyak. Yang punya kewenangan untuk meredam itu KPU, pemerintah, masing-masing calon," kata Kalla seusai acara silaturahmi dengan pemimpin organisasi Islam dan tokoh masyarakat di rumah dinas Wapres, Jakarta, Senin (22/4/2019) malam.
Menurut Kalla, pertemuan kedua capres penting dilakukan sehingga masyarakat paham bahwa para pemimpin telah bersatu.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bertindak jujur, transparan serta bertugas sesuai fungsi dalam penyelenggaraan pemilu.
"Karena apabila KPU menjalankan itu, maka masyarakat akan tenang," kata JK.
Wapres juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan suara dengan tenang dan menerima hasil apapun yang akan diraih.
"Semoga masyarakat tertib dan menunggu dengan sabar tanggal 22 Mei tanpa berbuat kekerasan atau pun perselisihan," demikian Kalla.
Wapres telah mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat antara lain Ketua PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar.
Selain itu, ada pula cendekiawan muslim Komarudin Hidayat, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafrudin, dan Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva.
Baca Juga: Ali Tatto Sulam Perkenalkan Make Up Nose Shading dan Magic Powder Blush
Kemudia, Wakil Ketua Umum PP PERSIS Jeje Zainuddin, dan Ketum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf juga hadir.
Sementara tokoh muslim Mahfud MD, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, dan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid juga hadir pada acara silaturahim itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional