Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan rencana pemindahan Ibu Kota negara tidak pernah diputus oleh presiden sebelum dirinya. Rencana pemindahan Ibu Kota negara, menurut Jokowi sudah ada sejak era orde lama, Soekarno.
Hal itu dikatakan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Gagasan pemindahan ibu kota sudah lama sekali muncul, sejak era presiden Soekarno sampai di setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ujar Jokowi saat memimpin rapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan pembahasan rencana pemindahan ibu kota, tidak boleh hanya berpikir jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. Namun kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota harus juga memikirkan kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global.
"Ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis. Beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. contohnya banyak sekali Korea Selatan, Brasil, dan lain-lain. Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini," ucap dia.
Lebih lanjut, kata Jokowi pemindahan ibu kota harus membutuhkan persiapan yang matang dari semua aspek. Namun ia meyakini, jika semua aspek disiapkan rencana pemindahan ibu kota bisa diwujudkan.
"Memindahkan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang, detail, baik dari sisi fee dan lokasi yang tepat. Termasuk memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga soal pembiayaan. Saya meyakini jika kita persiapan dari awal maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," tandasnya.
Dalam ratas, hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu,Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan lainnya.
Baca Juga: Tak Setuju Pindah Ibu Kota, Fadli Zon Sindir Hidup Susah
Berita Terkait
-
Salami Jokowi Sambil Ucapkan 'Siap Presiden', TKN Bantah Sindir Prabowo
-
Temuan Warganet, Ini Beda Gestur Jokowi - Prabowo di Video 'Siap Presiden'
-
Viral TKN Salami Jokowi Sambil Hormat Lalu Tertawa, Sindir Prabowo?
-
Reaksi Gibran saat Warganet Sebut Jokowi Didukung Muslim Tak Taat Agama
-
Menang di AS, Relawan Jokowi Makan Tumpeng Berlatar Jembatan Golden Gate
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah