Pengamat Tata Kota: Belum Ada Urgensi Ibu Kota Negara Dipindah dari Jawa

Tiga alternatif yang diusulkan kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ialah, pertama, ibu kota tetap di Jakarta dan akan dibuat distrik khusus untuk pemerintahan di sekitar Istana Presiden, kawasan Monas, dan sekitarnya.

Alternatif kedua, ibu kota dipindahkan dari Jakarta tapi berada di daerah satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.

Sementara alternatif ketiga yakni memindahkan ibu kota langsung ke luar Pulau Jawa.

"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ujar Jokowi dalam rapat.

Jokowi mengatakan, alasan pemindahan tersebut bukan karena Jakarta sudah tak laik, melainkan Pulau Jawa keseluruhan.

Berdasarkan data, total penduduk di Pulau Jawa sudah 57 persen dari total 267 juta jiwa di Indonesia.

Sementara total penduduk di Pulau Sumatera sebesar 21 persen; Kalimantan 6 persen; Sulawesi 7 persen; Palua dan maluku 3 persen dari total penduduk Indonesia.

"Jawa sudah 57 persen penduduknya, apa mau bertambah lagi? Di luar Jawa masih kecil. Soal kemacetan juga bukan hanya di Jakarta, tapi banyak daerah di Jawa,” terangnya.

Belum lagi degradasi sosial yang sudah menajam. Degradasi sosial adalah penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan.

Baca Juga: Jokowi Berwacana Pindahkan Ibu Kota, Sandiaga: Harus Ada Referendum

"Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura, utamanya. Kedua, degredasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam," kata dia.

Mengenai banjir juga jadi alasan Jokowi memilih luar Pulau Jawa sebagai alternatif lokasi ibu kota baru.

"Banjir setiap musim hujan menjadi ancaman di Jakarta. Sementara pada musim kemarau, air bersih hanya 2 persen dari total kebutuhan. Pencemaran alam juga banyak di Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa  merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” tuturnya.