Suara.com - Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan di kubu capres 01 petahana Joko Widodo (Jokowi) membuat Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak bertanya-tanya.
Keheranan Yusuf Martak itu berkaitan dengan peran Luhut sebagai utusan Jokowi untuk menemui capres 02 Prabowo Subianto setelah hari pencoblosan, Rabu (17/4/2019) lalu. Ia menyampaikannya dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (2/5/2019) kemarin.
Mulanya, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), memuji sikap positif Jokowi untuk membangun silaturahmi bersama kubu 02 dengan mengirim seorang utusan.
"Dari awal itu ada gestur untuk membangun silaturahmi kembali," kata TGB. "Menyampaikan, 'Saya mengutus seseorang,' tapi kemudian kan belum-belum ditutup pintunya."
Saat ditanyai presenter Rosianna Silalahi, apakah itu upaya rekonsiliasi, TGB membenarkan dan menambahkan, "Ya, untuk mengurangi kristalisasi kita."
"Tapi pertanyaannya, apakah upaya rekonsiliasi itu sudah saatnya?" tanya Rosianna Silalahi lagi.
Yusuf Martak kemudian menanggapi pertanyaan tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu sosok yang menjadi utusan dari Jokowi untuk menemui Prabowo.
"Saya enggak tahu siapa yang diutus," aku Yusuf Martak.
"Kalau kemarin kan sosok yang diutus adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan..." jawab Rosianna Silalahi.
Baca Juga: Disangka Bercanda, Luhut Tegaskan Serius Pindahkan Ibu Kota Negara
Yusuf Martak lantas menanyakan alasan Luhut pantas ditunjuk Jokowi sebagai utusan. Rosianna Silalahi lalu menjawab, seperti sejumlah pemberitaan sebelumnya, Luhut dianggap dekat dengan Prabowo.
Namun, Yusuf Martak bersikeras beranggapan bahwa tak seharusnya Luhut yang ditunjuk sebagai utusan. Ia juga tampak heran atas keterlibatan Luhut dalam setiap masalah yang berkaitan dengan Jokowi.
"Apakah Pak Luhut presiden? Setiap masalah Pak Luhut harus turun," tandas Yusuf Martak.
"Dari awal sudah menyatakan hal yang tidak sesuai. Kalau memang mengutus, utuslah, mungkin, Tuan Guru Bajang, seorang ulama, mendekati, karena Pak Prabowo banyak didukung oleh ulama. Kan begitu," tambahnya.
"Apakah Pak Kiai Maruf Amin memanggil kita. Akan lebih soft. Kalau sudah yang diutus seperti begitu, terus pertemuannya hanya berdua, ini kan akhirnya menimbulkan perpecahan lagi di antara kita."
Selain itu, ia juga beranggapan, jika pemenang Pilpres 2019 memang belum ditentukan, maka tak perlu ada rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02.
Tag
Berita Terkait
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Bantahan Keras Jimly untuk Luhut: Bandara IMIP Ancam Kedaulatan, Pintu Masuk TKA Ilegal
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta