Suara.com - Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan di kubu capres 01 petahana Joko Widodo (Jokowi) membuat Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak bertanya-tanya.
Keheranan Yusuf Martak itu berkaitan dengan peran Luhut sebagai utusan Jokowi untuk menemui capres 02 Prabowo Subianto setelah hari pencoblosan, Rabu (17/4/2019) lalu. Ia menyampaikannya dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (2/5/2019) kemarin.
Mulanya, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), memuji sikap positif Jokowi untuk membangun silaturahmi bersama kubu 02 dengan mengirim seorang utusan.
"Dari awal itu ada gestur untuk membangun silaturahmi kembali," kata TGB. "Menyampaikan, 'Saya mengutus seseorang,' tapi kemudian kan belum-belum ditutup pintunya."
Saat ditanyai presenter Rosianna Silalahi, apakah itu upaya rekonsiliasi, TGB membenarkan dan menambahkan, "Ya, untuk mengurangi kristalisasi kita."
"Tapi pertanyaannya, apakah upaya rekonsiliasi itu sudah saatnya?" tanya Rosianna Silalahi lagi.
Yusuf Martak kemudian menanggapi pertanyaan tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu sosok yang menjadi utusan dari Jokowi untuk menemui Prabowo.
"Saya enggak tahu siapa yang diutus," aku Yusuf Martak.
"Kalau kemarin kan sosok yang diutus adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan..." jawab Rosianna Silalahi.
Baca Juga: Disangka Bercanda, Luhut Tegaskan Serius Pindahkan Ibu Kota Negara
Yusuf Martak lantas menanyakan alasan Luhut pantas ditunjuk Jokowi sebagai utusan. Rosianna Silalahi lalu menjawab, seperti sejumlah pemberitaan sebelumnya, Luhut dianggap dekat dengan Prabowo.
Namun, Yusuf Martak bersikeras beranggapan bahwa tak seharusnya Luhut yang ditunjuk sebagai utusan. Ia juga tampak heran atas keterlibatan Luhut dalam setiap masalah yang berkaitan dengan Jokowi.
"Apakah Pak Luhut presiden? Setiap masalah Pak Luhut harus turun," tandas Yusuf Martak.
"Dari awal sudah menyatakan hal yang tidak sesuai. Kalau memang mengutus, utuslah, mungkin, Tuan Guru Bajang, seorang ulama, mendekati, karena Pak Prabowo banyak didukung oleh ulama. Kan begitu," tambahnya.
"Apakah Pak Kiai Maruf Amin memanggil kita. Akan lebih soft. Kalau sudah yang diutus seperti begitu, terus pertemuannya hanya berdua, ini kan akhirnya menimbulkan perpecahan lagi di antara kita."
Selain itu, ia juga beranggapan, jika pemenang Pilpres 2019 memang belum ditentukan, maka tak perlu ada rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02.
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Siapkan Digitalisasi Bansos, Sistem Dibuat Oleh Luhut Binsar Pandjaitan
-
Prabowo Jawab Tudingan Program MBG untuk Pilpres 2029: 'Selalu Berpikir Negatif'
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?