Suara.com - Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan di kubu capres 01 petahana Joko Widodo (Jokowi) membuat Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak bertanya-tanya.
Keheranan Yusuf Martak itu berkaitan dengan peran Luhut sebagai utusan Jokowi untuk menemui capres 02 Prabowo Subianto setelah hari pencoblosan, Rabu (17/4/2019) lalu. Ia menyampaikannya dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (2/5/2019) kemarin.
Mulanya, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), memuji sikap positif Jokowi untuk membangun silaturahmi bersama kubu 02 dengan mengirim seorang utusan.
"Dari awal itu ada gestur untuk membangun silaturahmi kembali," kata TGB. "Menyampaikan, 'Saya mengutus seseorang,' tapi kemudian kan belum-belum ditutup pintunya."
Saat ditanyai presenter Rosianna Silalahi, apakah itu upaya rekonsiliasi, TGB membenarkan dan menambahkan, "Ya, untuk mengurangi kristalisasi kita."
"Tapi pertanyaannya, apakah upaya rekonsiliasi itu sudah saatnya?" tanya Rosianna Silalahi lagi.
Yusuf Martak kemudian menanggapi pertanyaan tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu sosok yang menjadi utusan dari Jokowi untuk menemui Prabowo.
"Saya enggak tahu siapa yang diutus," aku Yusuf Martak.
"Kalau kemarin kan sosok yang diutus adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan..." jawab Rosianna Silalahi.
Baca Juga: Disangka Bercanda, Luhut Tegaskan Serius Pindahkan Ibu Kota Negara
Yusuf Martak lantas menanyakan alasan Luhut pantas ditunjuk Jokowi sebagai utusan. Rosianna Silalahi lalu menjawab, seperti sejumlah pemberitaan sebelumnya, Luhut dianggap dekat dengan Prabowo.
Namun, Yusuf Martak bersikeras beranggapan bahwa tak seharusnya Luhut yang ditunjuk sebagai utusan. Ia juga tampak heran atas keterlibatan Luhut dalam setiap masalah yang berkaitan dengan Jokowi.
"Apakah Pak Luhut presiden? Setiap masalah Pak Luhut harus turun," tandas Yusuf Martak.
"Dari awal sudah menyatakan hal yang tidak sesuai. Kalau memang mengutus, utuslah, mungkin, Tuan Guru Bajang, seorang ulama, mendekati, karena Pak Prabowo banyak didukung oleh ulama. Kan begitu," tambahnya.
"Apakah Pak Kiai Maruf Amin memanggil kita. Akan lebih soft. Kalau sudah yang diutus seperti begitu, terus pertemuannya hanya berdua, ini kan akhirnya menimbulkan perpecahan lagi di antara kita."
Selain itu, ia juga beranggapan, jika pemenang Pilpres 2019 memang belum ditentukan, maka tak perlu ada rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02.
Tag
Berita Terkait
-
Luhut Temui Aliansi Ekonom Indonesia, Bahas 7 Tuntutan ke Pemerintah
-
Luhut: Digitalisasi Bansos Hemat Rp500 T, Mensos Akui 45 Persen Salah Sasaran
-
Bendera One Piece Picu Makar, Tagar 'Gelap' Dibalas Kasar: Pemerintah Anti Kritik?
-
Gerah! Luhut Bela Jokowi Sebut Tak Penting Bahas Ijazah: Apa Kontribusimu Buat Negara?
-
Luhut Ungkap Proyek Family Office Jalan Terus, Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!