Suara.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta pihak berwenang untuk melakukan visum kepada lebih dari 500 petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja. Pernyatan itu disampaikan Prabowo berlandaskan rasa keprihatinannya melihat banyaknya pahlawan pejuang demokrasi yang gugur.
Prabowo mengatakan gugurnya ratusan petugas pemilu merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi selama pemilihan umum berlangsung di Indonesia. Karena itu, ia memohon kepada pihak berwajib untuk mengusut penyebab dari ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya," kata Prabowo dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).
Prabowo mengatakan, jika perlu ada visum dan pemeriksaan medis terhadap mereka yang meninggal. Sehingga publik bisa tahu penyebab sebenarnya rausan petugas Pemilu yang meninggal dunia.
"Perlu ada... kami rasa suatu visum atau pemeriksaan medis KPPS petugas-petugas tersebut yang meninggal," sambungnya.
Dalam kesempatan ini Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyampaikan bela sungkawanya atas meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019.
"Atas nama seluruh BPN Prabowo-Sandi Koalisi Indonesia Adil Makmur kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya yang dilaporkan lebih dari 500 petugas pemilu dari berbagai tingkatan yang telah meninggal dalam proses pemilu ini," tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data terkahir KPU RI pada Selasa (7/5/2019) hingga pukul 08.00 WIB total petugas KPPS yang meninggal sebanyak 456 petugas. Sedangkan, sebanyak 4.310 petugas KPPS dinyatakan sakit.
Baca Juga: Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPR soal Ratusan KPPS Meninggal
Berita Terkait
-
Prabowo Minta Pendukung Tenang dan Tak Emosional Selama Penghitungan Suara
-
Pengamat: Tak Percaya Institusi Nasional, Prabowo Lebih Percaya Asing
-
Babak Baru Duel Pilpres 2019, Fraksi PKS DPR Usul Bentuk Pansus Pemilu
-
Dituduh Fahri Hamzah Buat Aturan yang Tambah Kematian, KPU Angkat Bicara
-
137 ASN di Indonesia Tidak Netral Selama Pemilu 2019
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu