Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily merespon soal aksi unjuk rasa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan (Gerak) di kantor Bawaslu RI, Jakarta pada Jumat (10/5/2019).
Menurut Ace langkah masyarakat untuk melakukan unjuk rasa setelah Pemilu 2019 dilaksanakan.
Ace menjelaskan, pengerahan massa untuk menuntut penyelenggara pemilu, saat ini dirasakan tidak tepat. Lantaran, pengerahan kekuatan rakyat, sebenarnya sudah terjadi pada hari pencoblosan 17 April lalu.
"Rasanya sudah tidak pada tempatnya lagi melakukan tekanan melalui massa. Karena mandat rakyat sudah diberikan tanggal 17 April. Itu adalah momentum yang sesungguhnya dari pilihan rakyat," kata Ace di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jumat (10/5/2019).
"Nah upaya mobilisasi massa dengan cara menekan penyelenggara pemilu menurut saya sangat tidak tepat. Kenapa? Karena representasi rakyatnya sudah ditunjukan tanggal 17 April," sambungnya.
Ace menjelaskan seharusnya yang dilakukan masyarakat ialah mempersilakan penyelenggara pemilu untuk bekerja menuntaskan penghitungan suara Pemilu 2019.
Apalagi, menurutnya, tuduhan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif yang selalu diteriakan kubu Koalisi Indonesia Adil Makmur jelas tidak mendasar, lantaran yang berhak menentukan hal tersebut ialah Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi istilah TSM, terstruktur, sistematis dan masif ditambah lagi istilah brutal, itu istilah karangan mereka yang tidak bisa dibuktikan dan istilah tersebut yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah itu TSM atau tidak ya MK," tandasnya.
Untuk diketahui, massa yang mengatasnamakan Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan (Gerak) melakukan aksi di depan kantor Bawaslu RI, Jumat (10/5/2019). Massa tersebut dipimpin Politisi PAN Eggi Sudjana dan Mayjen Purnawirawan Kivlan Zen.
Baca Juga: Demo Bawaslu, Ketua Reuni 212 Ajak Massa Masuk Penjara Biar Makanan Habis
Polisi pun melakukan pengamanan selama aksi di depan kantor Bawaslu berjalan. Bahkan personel mengenakan sorban dan peci selama mengawal massa aksi.
Salah satu petugas Brimob, Iptu Taufik Hidayat, ia dan rekan-rekannya sengaja memakai pakaian khas muslim untuk mengawal aksi. Menurutnya, tujuannya adalah untuk menyejukkan suasana selama aksi berlangsung.
"Iya ini biar adem aja, menyejukkan suasana. Biar enggak panas-panas," ujar Taufik di depan Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, (10/5/2019).
Berita Terkait
-
Demo Bawaslu, Ketua Reuni 212 Ajak Massa Masuk Penjara Biar Makanan Habis
-
Tersangka Makar Eggi Sudjana Ajukan Praperadilan, Polda Metro Siap Hadapi
-
Didemo Ormas Gabungan, Polisi Tutup Jalan di Depan Bawaslu
-
Biar Sejuk, Polisi Bersorban Kawal Demo Massa Kivlan Zein di Bawaslu
-
Bisnis Massa Aksi, TKN Duga Ratusan Miliar Uang Sandiaga Dinikmati Kivlan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
Terkini
-
Motif Pelaku Mutilasi Istri Pegawai Pajak Manokwari, Minta Tebusan ke Suami Korban Lewat IG
-
Nekat Mutilasi Istri Pegawai Pajak Demi Judi Online, Pelaku Terancam Hukuman Mati
-
Detik-detik Grandmax Bawa Rp5,2 Miliar Terbakar di Polman, Uang ATM Rp4,6 M Hangus
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Bikin Laporan ke Bareskrim, Bule Rusia Polisikan Dua Akun Medsos Diduga Penyebar Fitnah
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji