Suara.com - Kabar hoaks terkait Pilpres 2019 ternyata tak habis-habisnya beredar di media-media sosial.
Termutakhir, viral kabar emak-emak pendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno aksi telanjang di Bawaslu dan KPU RI. Kabar itu terkonfirmasi hoaks.
Klaim yang diperiksa:
Akun Facebook bernama Pramadya Purnomo, mengunggah tautan artikel media daring, foto, dan tulisan berisi narasi bahwa emak-emak pendukung Prabowo - Sandiaga menggelar aksi telanjang.
Ia menyertakan tautan artikel laman daring berjudul "Barisan Emak-Emak Militan GL PRO 08 Ancam Telanjang Di Bawaslu dan KPU Jika Pemilu Curang".
Sementara narasi yang dibubuhkan akun itu seperti berikut:
Coba itu…. Dibayar berapa emak-emak ini berani berbuat seperti itu. Urusan capres tak ingat sama hijab.
Fakta:
Akun tersebut mengunggah tautan dari artikel laman daring berjudul "Barisan Emak-Emak Militan GL PRO 08 Ancam Telanjang Di Bawaslu dan KPU Jika Pemilu Curang".
Baca Juga: CEK FAKTA: Pedagang Buka Siang Hari Disiram Air Panas oleh FPI, Benarkah?
Isi artikel itu intinya adalah, organisasi BEM GL PRO 08 akan melakukan aksi di depan kantor Bawaslu dan KPU, Jumat (10/5) pekan lalu.
Ibu Maolint, juru bicara organisasi tersebut, mengatakan aksi akan dilakukan agar Bawaslu bersikap terhadap KPU yang dinilai melakukan kecurangan saat pemilu.
Dalam artikel itu juga disebutkan, Maolint bersama emak-emak mengancam melakukan aksi menanggalkan pakaian di depan umum.
Laman artikel itu, dalam penelusuran, ditemukan pada alamat Indonesiatoday.co.id. Selain tautan itu, akun Pramadya Purnomo juga menambahkan narasi serta foto yang menampilkan perempuan berjilbab membuka baju di hadapan polisi
Setelah dilakukan pemeriksaan atau penyesuaian foto yang dilampirkan akun tersebut, faktanya potret itu bukanlah emak-emak anggota BEM GL PRO 08. Foto itu juga tidak berhubungan dengan artikel yang ditautkan.
Diketahui, foto yang dibagikan akun itu adalah potret ibu-ibu warga Desa Klampok yang menggelar aksi terkait Tol Paspro ke kantor PT Waskita di jalur Pantura Surabaya - Probolinggo, Kecamatan Tongas, Jumat, 12 Januari 2018.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Eks Ketua KPU dan KPPS Dibunuh untuk Tutupi Fakta, Benarkah?
-
Rekapitulasi Suara Pemilu 2019: Jokowi dan PDIP Berjaya di Sulawesi Barat
-
Prabowo Raup 2,4 Juta Suara di Aceh, Jokowi Cuma 404 Ribu
-
Minggu Kedua Puasa, Jokowi Unggul 15 Juta Suara dari Prabowo
-
Prabowo Menang Banyak di Banten dan Sekitarnya
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check