Suara.com - Ketua Setara Institute Hendardi menyebutkan fakta-fakta seputar Pemilu 2019, khususnya Pilpres. Mulai dari tahap deklarasi dukungan, kampanye, hingga respons atas hasil quick count lembaga-lembaga survei dan rekapitulasi suara sementara KPU.
Menurut Setara ada penumpang gelap atau free rider yang menyebabkan kisruh Pemilu 2019.
"Mereka berlatar belakang simpatisan HTI, kelompok keagamaan radikal seperti GARIS (dimana Ketua Umum-nya, Chep Hermawan, pernah mengaku sebagai Presiden ISIS Regional Indonesia) bahkan kelompok-kelompok teroris seperti Jama’ah Anshorud Daulah (JAD), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Jamaah Anshorus Syari’ah (JAS)," kata Hendardi, di Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Penangkapan teroris Bekasi dari jaringan JAD pekan lalu yang merancang peledakan bom dalam aksi 22 Mei 2019 menanggapi pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI menegaskan bahwa kelompok teroris telah menunggangi Pemilu 2019 untuk kepentingan politik mereka, dengan cara memberikan dukungan tidak gratis kepada kontestan serta menjadikan titik-titik rawan yang ditimbulkan oleh fragmentasi elite untuk melakukan konsolidasi jaringan dan kekuatan.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar elite politik hendaknya membersihkan diri dari anasir-anasir nondemokratis dan anti-Pancasila yang memanfaatkan momentum politik elektoral untuk kepentingan ideologis dan politis mereka.
"Intensitas narasi dari elite politik dan pendukungnya untuk mendelegitimasi proses dan hasil Pemilu 2019, melalui reproduksi hoaks, misinformasi, dan disinformasi telah melahirkan titik-titik kerawanan yang membangkitkan sel-sel tidur jaringan teroris," jelasnya.
Merespons situasi tersebut, tambah dia, para elite politik dan publik hendaknya ikut memelihara kondusivitas sosial-politik dengan menahan diri dari melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Hentikan produksi hoaks-misinformasi-disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi-provokasi menjelang, pada, dan pasca pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI," tuturnya. (Antara)
Baca Juga: Jelang Pemilu, Putri Mantan Diktator Guatemala Dilarang Nyapres
Tag
Berita Terkait
-
BPN Prabowo Tak Teken Formulir DC1, KPU: Tidak Pengaruhi Rekapitulasi
-
Komikus Jepang Sindir Pemilu 2019 Telan Ratusan Nyawa Petugas KPPS
-
Rekapitulasi Suara Pemilu Tingkat Nasional: Jokowi Unggul di 11 Provinsi
-
KPPS Berguguran, Rachmawati Singgung Kopi Sianida Jessica Hingga Genocide
-
Rekapitulasi Suara Pemilu 2019: Jokowi dan PDIP Unggul Telak di Lampung
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
-
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.626, Pasar Cari Petunjuk dari Risiko Global
Terkini
-
Kenapa Tak Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra? Pemerintah Ungkap Alasannya
-
Gus Yahya Pantang Mundur, Sebut Upaya Pelengseran dari PBNU Batal Demi Hukum
-
Buntut Panjang Kasus Bobby Nasution, Dewas KPK Periksa Penyidik Rossa Purbo Besok
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Menteri PMK Bantah Penjarahan Beras di Sibolga: Bantuan untuk Warga Banjir, Bukan Kerusuhan
-
Benteng Terakhir yang Terkoyak: Konflik Manusia dan Negara di Jantung Tesso Nilo
-
Muncul Desakan Reshuffle Kabinet Imbas Banjir Sumatra, Begini Respons Menteri LHK Hanif Faisol
-
Ancaman Serius KLHK, Pemda Perusak Lingkungan Bakal 'Dihukum' Sanksi Berlapis
-
Banjir Sumatra Jadi Petaka, KLHK 'Obrak-abrik' Izin, Bakal Panggil Perusahaan Pekan Depan
-
Media Sustainability Forum 2025: Perkuat Daya Hidup Media Demi Topang Demokrasi