Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi rencana polisi yang ingin memeriksa dokter ahli syaraf Ani Hasibuan usai dirinya bersuara vokal tentang kejanggalan kematian ratusan petugas KPPS dan meragukan kelelahan sebagai faktor penyebabnya.
Diketahui, beredar surat dari kepolisian yang memanggil dokter Ani Hasibuan untuk dimintai keterangannya.
Terkait itu, Fahri pun meminta polisi tidak hanya memanggil dokter Ani Hasibuan, tapi juga Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang juga menyebut kelelahan bukan menjadi faktor utama kematian ratusan KPPS.
"Kepada yth: @DivHumas_Polri daripada memeriksa dokter ahli saraf Ani Hasibuan dengan tuduhan ujaran kebencian, mendingan periksa IDI yg sdh bikin pernyataan ini," cuit Fahri di akun Twitternya @Fahrihamzah, seperti dikutip Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Fahri lantas mempertanyakan mengapa pernyataan Ani sebagai dokter dan berbicara sesuai bidangnya tersebut dianggap sebuah ujaran kebencian.
"Halo pak @jokowi kenapa akademisi dilarang bicara ilmunya? Itu bukan kebencian tauk! Ampun deh.!!" cuit Fahri.
Selanjutnya Fahri mengungkapkan kalau dokter saja tak boleh vokal menyuarakan analisisnya soal kematian KPPS, maka hal itu akan berdampak pada bidang profesional lainnya.
"Kalau dokter gak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek gak boleh bicara bangunan, ulama gak boleh ngomong agama, politisi gak boleh bicara politik, lawyer gak boleh bicara hukum, ekonom gak boleh bicara ekonomi karena semua delik ujaran kebencian. Cc: @KomnasHAM," cuitnya lagi.
Baca Juga: Soal Dokter Ani Hasibuan, Politisi Demokrat: Lama-lama Mulut Rakyat Dijahit
Berita Terkait
-
Soal Dokter Ani Hasibuan, Politisi Demokrat: Lama-lama Mulut Rakyat Dijahit
-
Takziah Ke Surabaya, Sandiaga Berharap Gelaran Pemilu Lebih Baik
-
KPU Minta Ratusan Petugas KPPS Meninggal Tidak Dipolitisir
-
Kemenkes Sebut Tidak Ada Kematian Tak Wajar Pada Petugas KPPS
-
Penyakit Jantung Jadi Penyebab Terbanyak Meninggalnya Petugas KPPS
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim