Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi rencana polisi yang ingin memeriksa dokter ahli syaraf Ani Hasibuan usai dirinya bersuara vokal tentang kejanggalan kematian ratusan petugas KPPS dan meragukan kelelahan sebagai faktor penyebabnya.
Diketahui, beredar surat dari kepolisian yang memanggil dokter Ani Hasibuan untuk dimintai keterangannya.
Terkait itu, Fahri pun meminta polisi tidak hanya memanggil dokter Ani Hasibuan, tapi juga Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang juga menyebut kelelahan bukan menjadi faktor utama kematian ratusan KPPS.
"Kepada yth: @DivHumas_Polri daripada memeriksa dokter ahli saraf Ani Hasibuan dengan tuduhan ujaran kebencian, mendingan periksa IDI yg sdh bikin pernyataan ini," cuit Fahri di akun Twitternya @Fahrihamzah, seperti dikutip Suara.com, Kamis (16/5/2019).
Fahri lantas mempertanyakan mengapa pernyataan Ani sebagai dokter dan berbicara sesuai bidangnya tersebut dianggap sebuah ujaran kebencian.
"Halo pak @jokowi kenapa akademisi dilarang bicara ilmunya? Itu bukan kebencian tauk! Ampun deh.!!" cuit Fahri.
Selanjutnya Fahri mengungkapkan kalau dokter saja tak boleh vokal menyuarakan analisisnya soal kematian KPPS, maka hal itu akan berdampak pada bidang profesional lainnya.
"Kalau dokter gak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek gak boleh bicara bangunan, ulama gak boleh ngomong agama, politisi gak boleh bicara politik, lawyer gak boleh bicara hukum, ekonom gak boleh bicara ekonomi karena semua delik ujaran kebencian. Cc: @KomnasHAM," cuitnya lagi.
Baca Juga: Soal Dokter Ani Hasibuan, Politisi Demokrat: Lama-lama Mulut Rakyat Dijahit
Berita Terkait
-
Soal Dokter Ani Hasibuan, Politisi Demokrat: Lama-lama Mulut Rakyat Dijahit
-
Takziah Ke Surabaya, Sandiaga Berharap Gelaran Pemilu Lebih Baik
-
KPU Minta Ratusan Petugas KPPS Meninggal Tidak Dipolitisir
-
Kemenkes Sebut Tidak Ada Kematian Tak Wajar Pada Petugas KPPS
-
Penyakit Jantung Jadi Penyebab Terbanyak Meninggalnya Petugas KPPS
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Ketika Banjir Lebih Menakutkan di 'Kampung Zombie' Cililitan
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?