Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mulai merinci konsep dasar pembangunan ibu kota baru yang ditargetkan kajiannya rampung tahun ini. Wilayah ibu kota baru akan dibagi menjadi 3 wilayah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, perkiraan luas wilayah ibu kota baru mencapai 40 ribu hektare dengan 2.000 hektare di antaranya akan digunakan khusus untuk kawasan pusat pemerintahan.
Di kawasan pusat pemerintahan itu nantinya akan dibangun Istana Negara, kantor kementerian dan lembaga negara mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta markas TNI dan Polri.
Di luar kawasan pusat pemerintahan akan dibangun fasilitas penunjang mulai dari rumah Aparatur Sipil Negara (ASN), fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, taman kota, hi-tech and clean industries, pusat penelitian dan pengembangan, MICE/ convention center, pusat olahraga hingga museum.
"Kita akan bangun universitas, bukan cuma buat tambah koleksi, tetapi bisa jawab tantangan ke depan. Itu yang akan di-cover universitas baru. Di dekat ibu kota itu, juga selalu ada museum," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Selanjutnya, pemerintah juga berencana mengembangkan wilayah di luar 40 ribu hektare wilayah pemerintahan itu. Yakni dengan membangun taman nasional, konservasi orang utan dan pemukiman non-ASN hingga pelabuhan dan bandara baru jika diperlukan.
Kawasan seluas 200 hektare itu akan diberi nama Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara 1 (IKN 1).
"Karena wilayahnya Kalimantan, ada konservasi orang hutan dan bandara maupun pelabuhan kalau dibutuhkan. Tetapi, kita tidak ingin jauh-jauh dengan kota yang sudah fungsional, supaya itu tidak dibutuhkan lagi. Wilayah ini akan tumbuh dan kota ini akan berkembang," ujar Bambang.
Sementara di area terluar ibu kota baru, akan dibangun wilayah yang dinamakan Kawasan Perluasan IKN 2 seluas lebih dari 200 ribu hektare yang akan dibangun kota metropolitan hingga wilayah pengembangan yang terkoneksi dengan provinsi sekitarnya.
Baca Juga: Khawatir Harga Tanah Naik Pesat, Jokowi Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru
Berita Terkait
-
Selain Pindah Ibu Kota, Pemerintah Akan Bangun 10 Jakarta Baru
-
Khawatir Harga Tanah Naik Pesat, Jokowi Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru
-
Target Pindah 2024, Pemerintah Akan Bentuk Badan Khusus Pemindahan Ibu Kota
-
Setelah Ibu Kota Negara Pindah, Jakarta Ditantang Bisa Saingi Kuala Lumpur
-
Golongan Penduduk Ini yang Bakal Tinggal di Ibu Kota Baru
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT