Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyebut seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono untuk tidak membayar pajak adalah seruan yang tidak benar alias ngaco.
Ace mengatakan kewajiban membayar pajak bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"Seruan yang ngaco. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan Pemerintahan Jokowi, tetapi untuk kepentingan rakyat," ujar Ace kepada Suara.com, Jumat (17/5/2019).
Sebelumnya Arief Poyuono mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.
Selain itu, Arief juga mengajak agar tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres, bila yang menang adalah Jokowi. Salah satu aksi tidak mengakui pemerintahan pemenang Pilpres 2019 itu, kata dia, dengan cara tidak membayar pajak.
Terkait itu, Ace menilai pernyataan yang dilontarkan Arief Poyuono bisa dikategorikan tindakan melanggar hukum. Pasalnya seruan tersebut mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak dan tidak mengakui hasil Pilpres 2019 yang akan disampaikan KPU RI pada 22 Mei mendatang..
"Apa yang disampaikan Poyuono itu dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum karena menyerukan masyarakat untuk tidak (bayar pajak)," kata politikus Partai Golkar itu.
Berita Terkait
-
Arief Ajak Pro Prabowo Tak Bayar Pajak, TKN: Tindakan yang Membangkang
-
BPN Prabowo Sebut Teroris yang Mau Lakukan Teror saat 22 Mei Tak Netral
-
Update Real Count KPU Jumat Pagi, Jokowi Unggul 15,83 Juta Suara
-
Waketum Gerindra Serukan Tak Bayar Pajak, KSP: Pendidikan yang Tak Baik
-
Isu Di-reshuffle dari Kabinet Jokowi, Menpora: Kerja, Kerja, dan Kerja
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu