Suara.com - Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo - Sandiaga, Mohamad Taufik mengakui sulit untuk melarang massa melakukan aksi people power pada saat KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada Rabu (22/5/2019). Namun Taufik mengklaim tidak mengerahkan massa dalam aksi tersebut
"Gini, itu kan rakyat boleh saja mau ikut mendengar (hasil pemilu) kan boleh. Saya kira sulit lah rakyat dilarang," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Senin (20/5/2019).
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta mengklaim partai yang diketuai Prabowo Subianto tidak mengakomodir massa yang akan melakukan aksi pada 22 Mei di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"Enggak ada Gerindra mengakomodir, ini rakyat kok, kita enggak mengkordinir apa-apa. Rakyat saja sudah, rakyat juga merasa tidak nyaman melihat pemilihan umum yang curang ini," tegasnya.
Meski begitu, ia menyebut tetap akan hadir mendampingi massa yang kebanyakan berada di kubu Prabowo - Sandiaga saat melakukan aksi people power.
"InsyaAllah saya lihat dari dekat," jelas Taufik.
Seperti diketahui, gerakan people power disebut-sebut akan terjadi pada saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada 22 Mei 2019.
Gerakan seperti tour jihad dari berbagai daerah juga terbukti sudah dilakukan untuk pergi ke Jakarta melakukan aksi di jalanan menolak hasil Pemilu 2019.
Baca Juga: Sinta Nuriyah Ajak Doakan Kondusifitas Usai Pemilu
Berita Terkait
-
Suara BPN Naik Turun, Ruhut Sitompul: Tanggal 22 'Akhirnya Kami Kalah'
-
Bupati Sumenep: Jangan Ikut-ikutan People Power, Itu Masalah Politik
-
Yusril: Peserta Pilpres Tak Bisa Menyatakan Kecurangan Secara Sepihak
-
Jokowi Bukan Diktator, Yusril Nilai People Power 22 Mei Tak Mendesak
-
Sweeping People Power, Polda Jatim Jaring 1200 Warga Hendak ke Jakarta
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Ferry Irwandi: TNI-Polri Harus Lindungi Rakyat
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji, Ngaku Jadi Korban Ibnu Mas'ud, Kok Bisa?