Suara.com - Calon Presiden Prabowo Subianto menolak hasil rekapitulasi suara nasional Pemilihan Presiden 2019 yang diumumkan KPU RI pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Lebih lanjut Prabowo akan mengupayakan untuk mengambil jalur hukum karena menilai adanya kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019 berlangsung.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). Dengan menolak hasil rekapitulasi suara yang telah diumumkan KPU, maka Prabowo menyatakan bahwa akan melakukan upaya melalui jalur konstitusi.
"Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada pemilu 2019 ini," kata Prabowo.
Di samping itu, Prabowo juga mengimbau kepada seluruh pendukungnya yang hendak melaksanakan aksi penyampaian pendapat di KPU dan Bawaslu untuk tetap mengedepankan kedamaian dan tidak melakukan kegiatan di luar aturan hukum yang berlaku.
Seperti diketahui, para pendukung Prabowo - Sandiaga yang merasa ada kecurangan saat Pemilu 2019 hendak melakukan aksi di depan KPU dan Bawaslu RI pada 21 dan 22 Mei 2019.
"Kepada seluruh komponen masyarakat, relawan pendukung dan simpatisan paslon 02 Untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum, selalu dilaksanakan dengan damai, berakhlak, dan sesuai konstitusional," tandasnya.
Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019. Hasilnya pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin unggul 55,50 persen.
Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 di Ruang Sidang Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.
"Jumlah pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362, atau 55,5 persen dari total nasional. Jumlah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga nomor urut 02 sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen dari total nasional," ujar Evi.
Baca Juga: KPU Bantah Tudingan Prabowo Penetapan Rekapitulasi Suara Senyap-Senyap
Tag
Berita Terkait
-
KPU Bantah Tudingan Prabowo Penetapan Rekapitulasi Suara Senyap-Senyap
-
MK Prioritaskan Gugatan Pilpres 2019, Sidang Dimulai 14 Juni
-
Tertawakan Pengumuman KPU Tengah Malam, Prabowo: Janggal bin Ganjil
-
Petinggi Pertamina Dinonaktifkan Gara-gara Ikut Prabowo ke Brunei
-
Prabowo Diminta JK Telepon Ucapkan Selamat Menang Pilpres 2019 ke Jokowi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting