Suara.com - Komnas HAM menyatakan akan memeriksa standar operasional prosedur atau SOP pengamanan Polri. Pemeriksaan itu menyusul adanya penemuan fakta empat korban tewas saat kericuhan pada aksi 21-22 Mei 2019 akibat peluru tajam.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, saat ini pihaknya juga masih mendalami temuan antara massa yang melakukan aksi dengan massa yang melakukan kericuhan.
Sebab, menurut dia, hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.
"Nah disitu kita perlu uji SOP dari kepolisian. Karena ada keterangan korban, dia misalnya, sedang tidak dalam demonstrasi tidak ikut dalam kerusuhan, tapi tiba-tiba tertembak. Ini kan perlu didalami, kenapa ada yang seperti itu?" kata Damanik di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara berujar, Polri memiliki aturan terkait pengamanan.
Aturan tersebut tercantum dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk itu, lanjut Beka, Komnas HAM akan menguji SOP pengamanan Polri berdasarkan aturan tersebut.
"Dari situ saja kita akan uji bersama. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan," ujar Beka.
"Karena kami juga tidak kurang melatih teman-teman kepolisian soal pelaksanaan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dari mulai Brimob, Sabhara, tahanan dan barang bukti, dan sebagainya. Kita akan evaluasi bersama," sambungnya.
Baca Juga: Komnas HAM Yakin 4 Korban Kerusuhan 22 Mei Ditembak Peluru Tajam
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut sebanyak empat korban tewas dalam kericuhan saat aksi 21 - 22 Mei diakibatkan oleh luka tembak dari peluru tajam. Hal itu diketahui berdasarkan dari hasil autopsi.
Damanik berujar, hasil autopsi itu didapatkan usai Komnas HAM mengunjungi RS Polri Kramat Jati pada, Kamis (23/5/2019), guna mengungkap penyebab korban tewas.
Dari kunjungan tersebut, Komnas HAM menemukan fakta adanya luka tembak dari peluru tajam.
"Iya [akibat peluru tajam], yang di RS Polri empat [korban]. Itu sampai hari Kamis sore kami di sana," kata Damanik dikonfirmasi Suara.com, Senin (27/5/2019).
Namun begitu, ia belum mendapatkan informasi lebih jauh mengenai peluru tajam jenis apa yang sampai mengakibatkan korban jiwa.
Berita Terkait
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam di Bareskrim Polri, Statusnya Kini...
-
Mahfud MD Soroti Reformasi Polri, Sebut Polri Sedang Jadi Perhatian Publik!
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat