Suara.com - Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke Pos Pemadam Kebakaran Sektor 2 Koja, Jakarta Utara, Jumat (7/6/2019) sore. Dalam sidaknya, Ombudsman meminta Pemprov DKI memperhatikan kesejahteraan petugas damkar.
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala saat sidak menemukan masih ada petugas damkar yang masih berstatus sebagai pegawai honorer sehingga jaminan kerjanya belum penuh.
"Gimana kesejahteraannya, tanya kepada mereka, berapa yang sudah PNS, pasti semua honorer. Jadi kita-kita ini bertarung. Anak-anak muda ini harus mendapatkan status yang baik, jadi PNS, ada asuransi, jaminan kesehatan," kata Adrianus di Pos Damkar Sektor 2 Koja, Jakarta Utara, Jumat (7/6/2019) sore.
Selain itu, Ombudsman juga melihat peralatan yang dimiliki oleh Damkar DKI Jakarta belum sepenuhnya berkualitas jika dibandingkan dengan peralatan damkar di luar negeri.
"Damkar DKI memang di atas yang lain, jauh di atas yang lain, jadi kalau tadi bapak bilang bahwa personel masih kurang, kalau kota lain jauh lebih kurang. Belum dari sisi peralatannya dan anggarannya," ucap Adrianus.
Adrianus menambahkan petugas damkar juga harus diberikan pelatihan lebih karena tugas mereka tak hanya memadamkan api tetapi juga menyelamatkan manusia hingga hewan seperti kasus kucing yang terjebak di ketinggian hingga ular yang masuk ke pemukiman warga.
"Karena rescue mengharuskan kompetensi yang khusus juga. Contoh, ada korban, ketika diangkat harus hati-hati kalo misalnya patah tulang ya tambah mati, jadi harus ada keterampilan baru seiring tugas yang luas," kata Adrianus.
Komandan Peleton Damkar Sektor 2 Koja, Irwan Sudarmanto mengaku keterampilan yang dimiliki oleh petugas selama ini kurang, bahkan mereka lebih banyak belajar otodidak dari media seperti youtube.
"Memang perlu peningkatan keterampilan yang lain, model evakuasi, penyelamatan hewan, ini pohon ini perlu perhitungan juga kan, perlu dengan tekni tinggi juga. Karena banyak kabel-kabel juga. Jadi perlu peningkatan pengetahuan juga jangan asal nebang," ungkap Irwan.
Baca Juga: Disidak Ombudsman, Puskesmas Setiabudi Ditinggal Cuti Semua Dokter PNS
Objek sidak Ombudsman hari ini akan menuju ke 7 titik yaitu meliputi bidang penegakan hukum seperti Kantor Polisi, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, bidang transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara.
Selain itu di bidang kesehatan Ombudsman juga akan melakukan sidak ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas, markas pemadam kebakaran, kantor kelurahan, kecamatan, PLN, pintu air dan pasar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?