Suara.com - Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat pelayanan publik untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan optimal saat libur Lebaran 2019. Mereka mengecek Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (7/6/2019) sekit
Rombongan Ombudsman RI tiba di Puskesmas Setiabudi, Jalan Halimun, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00 WIB, Anggota Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala terkejut melihat antrean pasien di lobi puskesmas yang menumpuk.
Saat sampai di dalam Puskesmas mereka semakin terkejut karena petugas medis yang siaga hanya satu orang dokter dan seorang perawat sehingga pasien harus menunggu sejak subuh.
Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya diketahui hanya petugas medis yang berstatus honorer bukan Pegawai Negeri Sipil.
Adrianus menilai hal ini sangat buruk karena puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu seharusnya dijaga oleh dokter PNS yang sudah disumpah.
"Kami concern yang tadi ya puskesmas ini dijalankan selama masa libur oleh dokter yang non PNS selama masa libur, dokter PNS-nya semua cuti. Saya kira gak tepat begitu karena penanggung jawabnya ada pada dokter PNS di puskesmas maka itu tidak seyogyanya hanya diserahkan pasa teman-teman dengan status kontrak seperti ini," kata Adrianus di Puskesmas Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2019).
Atas temuan ini, Ombudsman RI akan membuat berita acara dan memberikan saran kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penindakan.
"Maka ini menjadi perhatian terutama pada Dinas Kesehatan DKI," jelasnya.
Baca Juga: Ombudsman Ditolak Saat Sidak Pelayanan Publik ke Rutan KPK
Objek sidak Ombudsman hari ini akan menuju ke 7 titik yaitu meliputi bidang penegakan hukum seperti Kantor Polisi, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, bidang transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara.
Selain itu di bidang kesehatan Ombudsman juga akan melakukan sidak ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas, markas pemadam kebakaran, kantor kelurahan, kecamatan, PLN, pintu air dan pasar.
Berita Terkait
-
Ironi Ketua Ombudsman Hery Susanto, Seminggu Menjabat Kini Tersangka Korupsi
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN