Suara.com - Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi - Maruf Amin menolak bubarkan Koalisi Pilpres 2019 berdasar saran dari Partai Demokrat. Menurut TKN Jokowi - Maruf Amin, bubarkan Koalisi Pilpres 2019 adalah salah.
Itu dikatakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Abdul Kadir Karding. Dia menilai ide membubarkan koalisi sangat tidak masuk akal, karena sebuah pemerintahan harus didukung partai-partai politik dan dikontrol pihak oposisi sehingga pemerintah berjalan efektif dan efisien.
"Jadi kalau kemudian isunya digeser bahwa koalisi bisa membahayakan persatuan, itu cara berpikir yang salah dan keliru," kata Karding.
Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.
Menurut Karding yang juga Ketua DPP PKB itu, dalam sistem politik multi-partai, koalisi merupakan sebuah keniscayaan dan tidak mungkin untuk tidak berkoalisi dalam membangun negara.
Dia menilai permasalahannya bukan pada koalisi, namun bagaimana membangun tradisi pada para politisi, pemimpin, institusi dan masyarakat dalam tiap kompetisi politik dibarengi dengan sikap siap menang dan siap kalah.
"Karena sikap kalah dan siap menang pada prinsipnya adalah hakikat demokrasi," ucapnya, menegaskan.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam akun Twitter-nya menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.
"Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland.
Baca Juga: Usul Bubarkan Koalisi, Demokrat Dianggap Kebelet Jatah Menteri Jokowi
Dia juga menyarankan kepada Jokowi untuk membubarkan koalisi karena mempertahankannya berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.
Rachland juga meminta Jokowi dan Prabowo bertindak benar karena dalam situasi seperti ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput dan membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. (Antara)
Berita Terkait
-
Ingin Koalisi Bubar, BPN Tuding Demokrat Mau Dapat Jatah Menteri Jokowi
-
Demokrat Minta Prabowo Bubarkan Koalisi, BPN Menolak
-
Demokrat Usul Prabowo Bubarkan Koalisi, Gerindra: Ngerti Hukum Nggak?
-
Demokrat Nilai Bubarkan Koalisi Pilpres Bisa Turunkan Panas Tensi Politik
-
PAN: Demokrat Tak Sejalan dengan Koalisi Prabowo - Sandiaga Saat Ini
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Studi Oxford: Hampir Separuh Penduduk Dunia Terancam Panas Ekstrem pada 2050
-
Diduga Adu Kecepatan, 4 Fakta SUV Mewah Jetour T2 hangus Terbakar Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku