Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan bahwa pengkhianat dalam koalisi adalah mereka yang menggerakkan premanisme. Tidak disebutkan koalisi mana yang dimaksud.
"Pengkhianat dalam koalisi adalah yang menggerakkan premanisme," kicau Andi Arief seperti dikutip SUARA.com dari akun jejaring sosial Twitter, @AndiArief_, Selasa (11/6/2019).
Yang terang, dalam cuitannya, Andi Arief juga menyoroti laporan investigasi Majalah Tempo terkait keterlibatan tim Mawar dalam kerusuhan 21 - 22 Mei 2019 di Jakarta.
"Jika laporan Majalah Tempo benar, langkah Partai Demokrat sudah tepat. Bukan menolak People Power, tapi tidak ingin terlibat premanisme," cuit Andi Arief.
Dalam cuitannya, Andi Arief juga menyebutkan sosok 'setan gundul' memanfaatkan premanisme. Dia menyarankan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno putus hubungan dengan 'setan gundul'.
"Biarlah people power terus mencari upaya damainya, biarlah premanisme berhadapan dengan penegak hukum dan diisolasi dari perjuangan politik," kicau Andi Arief.
Menurut Andi Arief, fase terkini adalah memberantas premanisme agar Mahkamah Konstitusi bisa memutus seadilnya. "Dan jalan rekonsiliasi atau healing sesudahnya tidak direcoki," cuit Andi Arief.
"Di dunia ini tidak dikenal teori dan tidak pernah tercatat bahwa sebuah kekuatan politik yang kalah Pemilu bisa membalikkan keadaan dengan membuat kerusuhan. Filipina 1986 bukan karena semata pemilunya, namun puncak people power belasan tahun lamanya," kicau Andi Arief.
Andi Arief berkicau, "Tadi saya ditanya soal kemungkinan keterlibatan Fauka dalam kerusuhan 21- 22 Mei. Pertama, harus ada pemeriksaan internal yang pasti mekanismenya ada di partai. Jika tidak terbukti keterlibatan fauka, maka harus dibela."
Baca Juga: Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Kembali Lengkapi Berkas Gugatan Pemilu ke MK
"Kedua, jika terbukti harus diperiksa apakah memang ada keterkaitan dengan partai atau sikap individu. Harus dijelaskan motifnya baik ada keterlibatan atau sikap individu," lanjut Andi Arief.
Andi Arief menambahkan, "Ketiga, jika terbukti maka harus minta maaf pada partai-partai koalisi dan rakyat. Karena itu sungguh membahayakan demokrasi dan 02. Kesemuanya itu harus diperiksa dengan jujur dan adil."
Berita Terkait
-
Usul Bubarkan Koalisi, TKN Anggap Sikap Demokrat Tak Relevan
-
Sarankan Koalisi Bubar, Ini Alasan Demokrat Belum Menarik Diri dari 02
-
Elite Demokrat: Prabowo Keok di TPS Sandiaga, Siapa yang Tidak Serius?
-
Andi Arief Berandai-andai, Bagaimana Jika MK Menangkan Prabowo - Sandiaga?
-
Prabowo Gugat ke MK, Demokrat: Dia Sadar Dimanfaatkan Sekelompok Orang
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Pemprov DKI Hibahkan Gedung YLBHI, Pramono Anung: Akses Keadilan Warga Tidak Mampu
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional