Suara.com - Presiden Jokowi sempat menyindir aktivis reformasi 1998 yang hingga kekinian belum pernah ada yang duduk sebagai menteri kabinetnya.
Jokowi mengatakan, publik sudah 21 thaun merasakan era reformasi, tapi aktivis yang ”membidani” lahirnya masa tersebut kekinian baru sebatas berkiprah sebagai anggota DPR maupun kepala daerah.
"Yang kedua, yang berkaitan dengan aktivis 98, ini adalah pelaku sejarah, memang sebagian besar sudah menjabat Bupati, DPR Wali Kota atau jabatan lain, tapi saya juga mendengar ada yang belum, saya lihat di Menteri belum," kata Jokowi menghadiri halal bihalal bersama kelompok aktivis reformasi 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019) sore.
Sontak peserta halal bihalal langsung menyerukan nama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu yang menjadi ketua pelaksana kegiatan halal-bihalal kepada Jokowi.
Meski nama Adian sudah disebut peserta, Jokowi enggan menyebut nama siapa yang akan cocok menjadi Menteri dari aktivis 98.
"Saya tidak ingin menyebut nama dulu, tapi tadi ada yang nyebut Adian Adian, saya tidak ingin menyebut nama, inisial pun saya enggak mau (sebutkan)," ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, aktivis 98 sebenarnya berpotensi memangku jabatan di pemerintahan seperti di jabatan BUMN ataupun di Duta Besar dengan melalui proses dan kompetensi yang mumpuni.
"Bisa saja kenapa tidak dengan kemampuan yang ada bisa saja misalnya tidak hanya di Menteri, bisa saja di Duta Besar, bisa saja di BUMN," tegas Jokowi.
Namanya 'diusung' peserta halal bihalal, Adian Napitupulu mengklaim akan menolak kalau ditunjuk Jokowi menjadi menteri sebagai perwakilan dari aktivis reformasi 1998.
Baca Juga: Pelesiran Setnov, Arsul Sebut Bukan Salah Menkumham Era Jokowi
Menurutnya, menjabat sebagai menteri akan sangat menguras tenaga. Adian menyebut tak akan menerima tawaran meski ditunjuk langsung oleh Jokowi ataupun ditugaskan partai.
"Enggak kuat. Saya enggak kuat jadi Menteri kalau presidennya Jokowi, capeknya ampun bos," kata Adian seusai halal-bihalal aktivis 98 bersama Jokowi.
Caleg PDIP yang kembali lolos ke kursi DPR RI itu menuturkan, penolakan itu bukan berarti tidak menghargai permintaan Jokowi sebagai presiden, namun lebih ke pertimbangan kesehatan.
Seorang menteri Jokowi, kata Adian, harus memiliki kondisi fisik yang prima, sementara dirinya diketahui memiliki riwayat penyakit jantung.
"Untuk menjadi menterinya, Pak Jokowi dia harus memiliki setengah energinya Pak Jokowi. Kalau saya, saya sudah pasang ring jantung lima enggak kuat ngikutin jalannya Jokowi lagi," ungkap Adian.
Berita Terkait
-
Muhammadiyah: Tak Perlu Lagi Ada 01 dan 02, yang Ada Kosong-kosong
-
Jokowi Minta Pansel Hasilkan Pemimpin KPK yang Baik
-
'Baju Putih' Jadi Soal Lagi, Perbandingan Ajakan Jokowi dan Sandiaga
-
Jokowi Bocorkan Sosok yang Berpotensi Jadi Menteri di Kabinet Baru
-
Tak Kuat, Adian Napitupulu: Jadi Menteri di Era Jokowi Capek Bos
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional