Suara.com - Belakangan ini, ajakan Presiden Joko Widodo agar pemilihnya mengenakan baju putih saat pemungutan suara 17 April 2019 silam, diungkit kembali oleh Tim Hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Ketua tim kuasa hukum mereka, Bambang Widjojanto menuding ajakan Jokowi tersebut mengandung unsur kecurangan. Soalnya, imbuh Bambang, hal tersebut bisa memecah belah pemilih.
"Bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas Rahasia dalam Pilpres 2019. Harusnya Capres Paslon 01, yang juga Presiden Petahana, paham betul bahwa memilih dalam pemilu dilindungi dengan asas kerahasiaan," kata Bambang saat menyampaikan gugatan di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019) silam.
Menurut Bambang, ajak Jokowi itu terstruktur, sistematis dan masif serta merupakan kecurangan pemilu. Karena itu, Bambang menuntut Jokowi dan Maruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.
"Karenanya sudah sepatutnya Paslon 01 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019," tegasnya.
Nah bagaimana bentuk ajakan Jokowi tersebut?
Ajakan Jokowi
Ajakan itu salah satunya terlontar dari mulut Jokowi dalam orasi politik di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat, 29 Maret 2019 silam. Dia mengajak masyarakat untuk tidak golput.
"Apa yang ingin saya sampaikan, jangan sampai pemilu yang menghabiskan triliunan rupiah, partisipasi masyarakat tidak banyak. Harus kita ajak masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Polisi Siap Tilang Bocah yang Kendarai Motor saat PPDB
Kemudian, dia mengajak masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) mengenakan baju putih. Menurut dia, kostum putih menjadi ciri khasnya dan Maruf Amin.
"Biar ingat ke TPS pakai baju putih. Coblos pakai baju putih," kata Jokowi.
Bukan hanya Jokowi, ternyata Sandiaga Uno, calon wakil presiden nomor urut 2, juga sempat mengimbau masyarakat untuk mengenakan baju putih di hari pencoblosan 17 April.
Imbauan Sandiaga
Ketika itu, Sabtu 30 Maret 2019, Sandiaga Uno menganjurkan pada tanggal 17 April saat pencoblosan, agar masyarakat menggunakan baju putih ke TPS.
Anjuran tersebut lebih dilontarkan Sandiaga Uno sebagai tanggapan dari ajakan Presiden Jokowi dan agar pendukung kedua kubu tidak terkotak-kotak.
Berita Terkait
-
Jokowi Bocorkan Sosok yang Berpotensi Jadi Menteri di Kabinet Baru
-
Tak Kuat, Adian Napitupulu: Jadi Menteri di Era Jokowi Capek Bos
-
21 Tahun Reformasi, Jokowi: Saya Belum Lihat Aktivis 98 Jadi Menteri
-
Persoalkan Posisi Ma'ruf Amin, Tim Prabowo: Anak Perusahaan Itu BUMN Juga
-
Tim Hukum Prabowo: Ma'ruf Amin Tak Pernah Menyangkal Sebagai Pejabat BUMN
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum