Suara.com - Sekjen Kementerian Pertahanan Agus Setiadji mengatakan Komisi I DPR RI sudah menyetujui anggaran yang diusulkan kementerian Ryamizard Ryacudu tahun 2020. Anggaran yang disetujui mencapai Rp 126,5 triliun.
Hal tersebut dikatakan Agus usai melakukan Rapat kerja bersama Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Komisi I DPR RI. Ia menyebut anggaran tersebut sudah pagu indikatif atau disetujui oleh Kementerian Keuangan.
"Anggaran yang kita ajukan Rp 126,5 triliun untuk 2020 dan alhamdulilah disetujui oleh komisi I," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/6/2019).
Meskipun sudah disetujui, Agus menyebut anggaran tersebut masih bisa bertambah jumlahnya. Agus mengatakan kemenhan sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 17,5 triliun.
"Ada tambahan. Sekitar Rp 17,5 triliun," kata Agus.
Agus menerangkan, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk keperluan pertahanan di Indonesia. Diantaranya seperti untuk keperluan TNI, Kemenhan dan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).
Ia menegaskan anggaran tahun 2020 di Kemenhan akan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan Alutsista. Selain itu ada juga penggunaan anggaran untuk bela negara.
"Kenaikan utama adalah untuk sumber daya manusia. Dalam hal ini juga untuk pendidikan latihan. Kemudian Alutsista, dan untuk di Kemhan otomatis sesuai prioritas kita adalah untuk bela negara," pungkas Agus.
Baca Juga: 3% TNI Anti Pancasila, Menhan di Mabes: Mumpung Ada Sesepuh, Ayo Bahas Ini!
Berita Terkait
-
Khawatir Mahasiswa Tinggalkan Pancasila, Menhan Sudah Panggil 300 Rektor
-
Minta Menhan Terapkan Wajib Militer, BPK: Program Bela Negara Belum Memadai
-
Hadapi Perang Mindset, Menhan Ingin Tanamkan Pancasila ke Seluruh Warga
-
Contoh Negara Maju, BPK Usul Kemenhan Buat Wajib Militer di Indonesia
-
Komisi I DPR : Sosialisasikan Nilai Kebangsaan, Tak Mudah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO