Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tudingan adanya 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman yang dilontarkan salah satu saksi dari Capres - Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo - Sandiaga, Agus Maksum dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/6/2019).
Menurut Tjahjo, daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diserahkan sudah selesai sejak 2017 silam. Selain itu kata Tjahjo, ketika itu KPU juga kerap mengundang kemendagri untuk mensinkronkan DPT.
"Enggak. Menurut saya, 2017 Kemendagri sudah menyerahkan DP4, clear. Dan kewenangan menentukan DPT itu adalah KPU. Tapi KPU juga sering mengundang kami untuk mensinkronkan DPT itu. Jadi menurut kami DPT itu clean and clear. Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama, semua sepakat," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Tjahjo juga menegaskan tidak ada DPT siluman seperti yang dilontarkan saksi. Sebab kata Tjahjo, data yang disampaikan ke KPU sudah sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK) .
"Enggak ada. Kalau di data yang kami sampaikan ke KPU itu fix. Clean and clear. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan. Memang, kalau nggak orang lupa kan sama aja. Kalau orang gugat itu kita clean and clear. Menurut data kami, yang kami serahkan ke KPU, hasil koordinasi dengan KPU untuk mensinkronkan, mencocokan DPT itu lewat NIK yang ada di kami clean and clear, dari 187 juta itu aman," ucap dia
Tak hanya itu, ia menilai tuduhan soal DPT Siluman sama halnya dengan tuduhan kepada dirinya yang dikatakan memerintah aparatur sipil negara untuk mengampanyekan program Presiden Jokowi. Padahal, kata Tjahjo, dirinya hanya mengampanyekan program pemerintah.
"Sama seperti saya lah, dituduh perintahkan ASN mengkampanyekan program pemerintahan Pak Jokowi, program kita kan wajib. Program kita enggak wajib, bukan capres," ujarnya.
Menurut Tjahjo, kesaksian yang disampaikan salah satu relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum mengenai isu adanya 17,5 juta DPT siluman tidak benar.
Ia menyatakan dari hasil koordinasi dengan KPU, sebanyak 187 juta DPT dalam Pemilu 2019 sudah sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca Juga: Saksi Prabowo Malah Bawa Barang Bukti C-1 Caleg DPR ke Sidang MK
"Menurut data kami, yang kami serahkan ke KPU, hasil koordinasi dengan KPU untuk mengsinkronkan, mencocokan DPT itu lewat NIK yang ada di kami clean and clear, dari 187 juta itu aman," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo, Ini Komentar Yusril Ihza Mahendra
-
KPU Ungkap Kejanggalan Barang Bukti Amplop Surat Suara dari Saksi Prabowo
-
Saksi Prabowo Malah Bawa Barang Bukti C-1 Caleg DPR ke Sidang MK
-
Gegara Video KPPS Nyoblos, Saksi Prabowo Paranoid Dihantui Teror Pembunuhan
-
Saksi Sebut KPPS Boyolali Coblos Surat Suara, Hakim: Kok Anda Bisa Lihat?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Pelaksanaan SNBP Terbaru
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?
-
Debit Air Berpotensi Naik, Ditpolairud Polda Metro Jaya Sisir Permukiman Warga di Pluit
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal