Suara.com - Kabar tentang diancamnya saksi kubu 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di sidang sengketa Pilpres 2019 mendapat tanggapan dari Pakar Hukum tata Negara Refly Harun.
Dalam program Breaking iNews, Rabu (19/6/2019) kemarin, Refly Harun menyampaikan pendapatnya tentang saksi dari kubu 02 yang mendapat ancaman, berdasarkan sudut pandang kubu 01 Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin dan kubu 02.
"Kalau dari kubu 01, ya tentu mereka akan melihat ini seperti drama. Bisa juga drama, kita tidak menutup kemungkinan itu," kata Refly Harun.
"Tetapi kita juga harus melihat bahwa memang tidak mudah bagi kubu non-petahana dalam setiap perhelatan kontestasi politik seperti ini karena kita tahu struktur pemerintahan, kekuasaan ini kan dipegang oleh petahana," lanjutnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan, tak mungkin ada aparat kepolisian yang berani bersaksi tentang netralitas institusinya. Begitu juga dengan orang dalam yang diharuskan bercerita tentang netralitas birokrasi dan BUMN.
Alasannya, disebutkan Refly Harun, adalah beratnya konsekuensi yang akan ditanggung saksi.
Apalagi, ia sendiri memiliki pengalaman mengajukan saksi yang harus mengungkap fakta terselubung saat Pilkada.
"Saya pernah mengajukan saksi pada waktu pilkada di sebuah daerah. Yang diajukan saksi itu adalah pegawai honorer Pamong Praja. Dia menceritakan mengenai pengerahan massa, briefing kepada Pamong Praja untuk memenangkan calon tertentu," jelas Refly Harun.
Namun, setelah bersaksi, pihak yang dia ajukan tersebut harus menghadapi risiko yang menghancurkan kariernya kala itu.
Baca Juga: Saksi Prabowo Sebut Jarak Tempuh ke Juwangi 3 Jam Dipatahkan Warganet
"Tapi setelah dia bersaksi, keluar dari ruang sidang, langsung dipecat dia. Padahal itu pegawai honorer," katanya.
Menurut Refly Harun, beragam tekanan akan dihadapi oleh pihak yang diajukan menjadi saksi di persidangan.
"Bisa juga tekanan psikologis, bisa juga tekanan fisik, tapi saya kira paling banyak tekanan psikologis karena pasti memang tidak mudah," ujar Refly Harun.
"Sebagai contoh, begini, bersikap independen saja tidak mudah, apalagi misalnya memberikan kesaksian terhadap kubu 02."
Berita Terkait
-
Sterilisasi Gedung MK, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak dan Tim Gegana
-
Soal Saksi Prabowo, Mendagri: Mustahil 1 Juta KTP Palsu Terjadi di Pilpres
-
Ditutup Saat Azan Subuh, Ini Fakta Menarik Sidang Sengketa Pilpres di MK
-
Berlangsung Hampir 20 Jam, Sidang MK Ditutup Saat Azan Subuh
-
Berlangsung Hampir 20 Jam, Sidang Sengketa Pilpres Berlanjut Kamis Siang
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana