Suara.com - Hakim Mahkamah Konstitusi sempat menyinggung kacamata hitam yang dikenakan saksi dari tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Rahmadsyah.
Mulanya, Hakim MK Saldi Isra bertanya kepada Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Kabupaten Batubara tersebut.
Soalnya, saksi itu mengklaim memiliki video oknum anggota polisi yang mengarahkan masyarakat untuk memiliki pasangan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.
Saldi Isra menanyakan, "Anda menyebut tadi memiliki rekaman ya?"
Pertanyaan tersebut diamini oleh Rahmadsyah. Kemudian, Saldi Isra pun kembali bertanya.
"Itu diserahkan ke kuasa hukum tidak untuk dijadikan alat bukti?" tanya Saldi Isra.
Rahmadsyah pun menjawab bahwa dirinya telah menyerahkan rekaman video itu ke koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.
Terkait hal tersebut Saldi Isra menanyakan kuasa hukum, "Kuasa Hukum, itu diserahkan atau tidak?"
Salah satu anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah mengatakan bahwa video tersebut belum diserahkan kepada pihaknya.
Baca Juga: Tak Hadirkan Saksi Fakta, KPU Hanya Hadirkan Satu Saksi Ahli di MK
Nasrullah pun bertanya kepada saksi Rahmadsyah, "Koordinator mana yang saudara serahkan?"
"Koordinator satgas," jawab Rahmadsyah.
Saldi Isra pun bertanya ke Rahmadsyah, "Jadi tidak dimasukkan bukti ya?"
Pertanyaan itu dipotong Nasrullah sebelum dijawab Rahmadsyah, "Kapan saudara serahkan ke satgas?".
Sebelum Rahmadsyah menjawab, Saldi Isra memotong. Dia lalu menegur kacamata hitam yang dikenakan sejak bersaksi di persidangan.
"Tunggu pak, saya belum selesai. Pak Nasrullah ini sabar banget, tapi begitu saya bertanya tiba-tiba dipotong langsung. Padahal, saya punya waktu juga untuk memuji kacamatanya Pak Rahmadsyah ini. Malam-malam begini masih pakai kaca mata hitam, ini kan luar biasa juga ini," kata Saldi sambil tersenyum.
Berita Terkait
-
Tak Hadirkan Saksi Fakta, KPU Hanya Hadirkan Satu Saksi Ahli di MK
-
Kuasa Hukum KPU: Mana Saksi Prabowo yang Perlu Kita Bantah di MK?
-
TKN: Curhatan Ancaman Saksi Prabowo Sebatas Dramatisasi Belaka
-
Soal Saksi Prabowo, Mendagri: Mustahil 1 Juta KTP Palsu Terjadi di Pilpres
-
Anggap Saksi Prabowo Tak Kuat, KPU Belum Tentu Hadirkan Saksi di Sidang MK
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office