Suara.com - Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menegur saksi fakta yang dihadirkan Tim Hukum Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin, Anas Nasikin dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Saldi menegur Anas lantaran dianggap tidak konsisten dalam memberikan keterangan di dalam persidangan.
Awalnya, Anas dimintai keterangan oleh anggota Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan soal materi pelatihan saksi atau Training Of Trainer (TOT) TKN Jokowi - Maruf Amin yang digelar di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 21-22 Februari 2019.
Irfan ingin mengonfirmasi kepada Anas, saat penyampaian materi yang dilakukan Moeldoko menggunakan slideshow atau tidak. Lantaran materi yang diberikan Moeldoko saat pelatihan tersebut, sempat disebut saksi fakta Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno, Hairul Anas Suadi dalam persidangan bahwa Moeldoko memberikan materi terkait kecurangan bagian dari demokrasi.
Anas yang mengaku sebagai panitia penyelenggara acara pelatihan tersebut menjawab bahwa Moeldoko hadir di hari kedua penyelenggaraan acara. Menurutnya, saat memberikan materi Moeldoko tidak menggunakan slide.
"Tidak menggunakan slide. Secara oral ya memberikan semangat dan motivasi," kata Anas dalam sidang PHPU Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).
Sementara, keterangan Anas ternyata berbeda dari sebelumnya saat ditanya kembali oleh anggota Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin, Christina Ariyani. Kepada Christina, Anas justru mengatakan kalau Moeldoko saat menyampaikan materi kawal kemenangan 01, menggunakan slide. Mendengar keterangan yang berubah-ubah, anggota Hakim MK, Saldi Isra lantas menegur Anas.
"Maksud saya bukan Pak Moeldoko, mohon maaf salah. Pak Moeldoko tidak memberikan slide. Kawal kemenangan tadi Pak Hasto (yang memberikan materi) mohon maaf," kata Anas.
Saldi pun lantas mengingatkan kembali kepada Anas apabila dia sudah disumpah pada saat awal persidangan. Saldi mempertegas jika yang bersangkutan memberikan kesaksian yang tidak benar maka bisa dikategorikan memberikan keterangan palsu.
Baca Juga: Sidang Diskors, Kubu Prabowo Minta Saksi Dijaga Tak Temui Tim Jokowi
"Siap yang mulia, siap salah yang mulia. Jadi salah sebut tadi," ucap Anas.
Berita Terkait
-
Nihil Saksi, BW Sindir KPU: Jangan Kesombongan, Firaun Dulu Sombong
-
Kesaksian Dianggap Janggal, Jejak Digital Beti Kristiana Dibongkar Warganet
-
Sidang Diskors, Kubu Prabowo Minta Saksi Dijaga Tak Temui Tim Jokowi
-
Gara-gara Amplop, Yusril Ancam Laporkan Saksi Kubu Prabowo ke Polisi
-
Pernah Dilaporkan Cabuli Mahasiswi UI, Pengacara Prabowo: Alah...Itu Fitnah
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!