Suara.com - Akademisi Universitas Pattimura (Unpati) Ambon menyebut program nasional pemerintah dalam mengatasi krisis pangan melalui program beras miskin (raskin), atau saat ini beras sejahtera (rastra), membuat masyarakat lokal Maluku meninggalkan sagu.
Pernyataan tersebut disampaikan peneliti sagu Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon Wardis Girsang. Ia mengemukakan saat ini masyarakat lokal Maluku mulai tinggalkan sagu dan beralih ke beras.
"Provinsi Maluku merupakan daerah penghasil dan pengonsumsi sagu sebagai makanan pokok, tetapi yang terjadi saat ini masyarakat lokal mulai meninggalkan sagu dan beralih mengonsumsi beras," katanya seperti dilansir Antara di Ambon, Sabtu (22/6/2019).
Dikemukakannya, saat ini masyarakat yang mengolah sagu juga berkurang banyak dan mengakibatkan harga sagu lebih mahal dari beras.
"Masyarakat yang mengolah sagu saat ini sangat sedikit jumlahnya dan berdampak pada kenaikan harga sagu, karena produksi sagu sedikit dan harganya menjadi lebih mahal dari beras," katanya.
Wardis menjelaskan bahwa sagu menghasilkan pati kering sumber karbohidrat, dan bisa diolah menjadi bioenergi. Potensi sagu Maluku belum dimanfaatkan secara optimal, dan masyarakat setempat perlahan meninggalkannya, beralih ke sumber karbohidrat lain.
"Perubahan ini dikarenakan program pemerintah untuk mengatasi krisis pangan melalui program raskin yang saat ini lebih dikenal dengan rastra atau beras sejahtera, hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih memilih konsumsi beras dibandingkan pangan lokal," ujarnya.
Padahal, ia menjelaskan, sagu memiliki kadar kalori yang hampir sama dengan jagung dan beras, dan lebih mudah dibudidayakan.
"Sagu menyimpan air, patinya banyak dan tahan dengan perubahan iklim, berbeda dengan padi yang rentan terhadap hama dan penyakit dan banyak menghasilkan gas metan ke udara sehingga mempengaruhi pemanasan global," katanya.
Baca Juga: 73 Desa di Tangerang Tunggak Bayar Raskin, Bulog Rugi Rp2,9 M
Wardis menyebut sebagai bahan pangan pokok seperti halnya beras dan jagung, mestinya sagu bisa terus memperkaya ragam pilihan makanan pokok warga.
"Potensi sagu sangat besar, jika dikembangkan oleh pemda akan menjadi penyangga pangan nasional, yang dimulai dengan merawat hutan sagu dengan tidak mengalihkan fungsinya, serta memproduksi sagu menjadi produk yang beragam dan diminati masyarakat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?
-
Kejagung Geledah Sejumlah Perusahaan di Sumatra Terkait Korupsi Ekspor CPO
-
Megawati Ziarah ke Makam Rasulullah di Madinah, Didoakan Langsung Imam Besar Masjid Nabawi
-
Polda Metro Jaya Bakal Kembalikan Berkas Perkara Tudingan Ijazah Palsu Usai Periksa Jokowi di Solo
-
Soroti Kebocoran di Bea Cukai, Thony Saut Situmorang Singgung Indeks Persepsi Korupsi
-
Pejabat Pajak Jadi Direksi 12 Perusahaan, Eks Penyidik KPK Sebut Ada Konflik Kepentingan