Pemerintah Ganti Raskin dengan Sistem Voucher

Suara.com - Pemerintah berencana mereformasi program pembagian beras untuk keluarga miskin (raskin) dan menggantinya dengan kupon yang dapat digunakan untuk menebus sejumlah bahan pokok.

"Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras dan atau telur atau bahan pokok lainnya di pasar, di warung, di toko pada harga yang berlaku," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas mengenai perubahan Raskin menjadi bantuan pangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Menurut Jokowi, voucher atau kupon tersebut akan disampaikan secara langsung kepada rumah tangga yang telah didata oleh pemerintah daerah masing-masing.

Ia berharap perubahan kebijakan bantuan tersebut dapat memberikan masyarakat kurang mampu beberapa pilihan kebutuhan pokok selain karbohidrat sebagai penyeimbang gizi. Program tersebut juga memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menentukan kualitas bahan pokok yang hendak dikonsumsi.

"Dengan reformasi ini, pedagang-pedagang sembako di pasar juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha dan bisa kita berdayakan," jelas Jokowi.

Selain itu, dengan diterapkannya program voucher itu, Bulog juga akan berfungsi kembali sebagai penyerap bahan pokok untuk cadangan pangan serta stabilisator harga bahan pangan di saat anjlok.

Presiden memerintahkan kabinetnya untuk menerapkan program tersebut secara bertahap pada awal 2017 secara matang.

"Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, misalnya di Papua, di Yahukimo, di Yalimo, di Nduga, di Natuna, di Morotai dan lain-lain saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan khusus yang harus disusun," tambah Presiden.

Program tersebut juga diyakini dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan.

"Dari data BPS yang ada, saya meyakini bahwa masyarakat kita yang masih kurang sejahtera bisa akan berkurang lagi karena jelas nama, alamat, sasarannya jelas," tegas Presiden.

Jokowi juga menyampaikan Badan Pusat Statistik mendata angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 turun jadi 10,86 persen. Tingkat kemiskinan tersebut turun 0,42 persen dari periode 2015.

Penurunan angka kemiskinan tersebut diyakini Jokowi terjadi karena terjaganya tingkat inflasi pada kisaran 3 hingga 4 persen. Selain itu, pembangunan di daerah melalui penyaluran dana desa juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk secara positif. (Antara)