Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta membentuk Porvinsi Papua Tengah dan Kabupaten Kepulauan Numfor. Pembentukan daerah baru itu harus dilakukan lewat pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Hal itu diminta kalangan pejuang anggota Persatuan Veteran Biak-Supiori, Papua. Mereka menyurati Presiden Joko Widodo.
"Permintaan pejuang veteran Biak-Supiori kepada Presiden Jokowi supaya memprioritaskan pembahasan 65 RUU, dua diantaranya mengenai pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Kepulauan Numfor," ujar Ketua Persatuan Veteran Biak-Supiori Mayor PKRI Yacob Rumpaidus di Biak, Minggu (23/6/2019).
Aspirasi untuk pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Kepulauan Numfor yang disuarakan pejuang veteran Biak-Supiori merupakan murni dari aspirasi warga di akar rumput berbagai kampung.
Yacob mengatakan, ketika pemekaran daerah terwujud maka dampaknya sangat banyak diterima masyarakat. Di antaranya tersedianya lapangan kerja, pemerataan pembangunan lebih cepat serta memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
"Di usia senja para pejuang anggota veteran Biak-Supiori punya keinginan besar untuk menyaksikan pemerintahan Presiden Jokowi dapat merealisasikan aspirasi pemekaran Papua Tengah dan Kabupaten Kepulauan Numfor," harap Yacob.
Yacob Rumpaidus berharap, jika kelak pemekaran DOB Papua Tengah terwujud maka generasi muda di wilayah Teluk Saereri dapat memperoleh kesempatan untuk menikmati pemerataan pembangunan serta terbukanya lapangan kerja baru.
Yacob mengatakan dengan adanya pemekaran daerah baru akan meningkatkan pemerataan program pembangunan untuk masyarakat di tanah Papua.
Surat Persatuan Pejuang veteran Biak-Supiori bernomor 01/TK-LVRI/BS/2018 ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait prioritas 65 RUU pemekaran DOB juga ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara, Ketua DPR RI, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan rakyat, Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga: Menpora Harap Pemprov Papua Siapkan Lembaga Pengelola Venue PON 2020
Serta Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia serta Gubernur Papua dan Ketua DPR Provinsi Papua serta Ketua MRP. (Antara)
Berita Terkait
-
Menpora: Stadion Papua Bangkit Layak untuk Olimpiade dan Piala Dunia
-
Gempa 6,3 SR Guncang Sarmi Papua, Masyarakat di Minta Tetap Tenang
-
Tak Terperi, Menilik Pesona 4 Pulau Cantik di Raja Ampat
-
Siapkan Alat Perang untuk Rancang Konflik, Pejabat Mimika Diringkus Polisi
-
Libur Lebaran ke Raja Ampat, Awas Gelombang Angin Selatan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi