Suara.com - Iran dilarang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas jatuhnya pesawat tak berawak Amerika Serikat, kata Duta Besar Iran untuk PBB, Senin (24/6/2019).
"Sebagai negara yang wilayah udaranya dilanggar oleh dua pesawat mata-mata AS, Iran berhak untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dewan hari ini. Sayangnya kami ditolak untuk menggunakan hak ini," kata Majid Takht-Ravanchi kepada wartawan ketika pertemuan sedang berlangsung seperti dilansir dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (25/6/2019).
Iran dan AS kemudian memiliki pendapat berbeda soal lokasi jatuhnya drone tersebut.
Teheran mengklaim bahwa pesawat tanpa awak itu melanggar wilayah udaranya, sementara Washington bersikeras bahwa itu adalah wilayah udara internasional.
Pada pertemuan itu, AS akan memberikan bukti kepada dewan yang menurutnya menguatkan posisinya tentang peristiwa tersebut.
"Hari ini dewan sedang diberi pengarahan secara sepihak oleh satu AS yang menyalahgunakan posisinya sebagai anggota tetap dewan untuk menyesatkan badan ini untuk memajukan kebijakan anti-Iran," kata Takht-Ravanchi, yang bersikeras bahwa Iran memiliki informasi tak terbantahkan untuk memperkuat posisinya.
Dia mengatakan pesawat tak berawak yang jatuh Kamis lalu ditembak setelah beberapa peringatan audio dan merupakan pesawat kedua yang melanggar wilayah udara Iran.
Yang pertama, kata Takht-Ravanchi, adalah pesawat pengintai berawak hampir tiga puluh warga Amerika.
"Angkatan bersenjata Iran melakukan pengendalian maksimum dan tidak ada tindakan yang diambil terhadap pesawat yang menyerang," ujar dia.
Baca Juga: Drone AS Ditembak Jatuh, Sejumlah Maskapai Ubah Rute Hindari Wilayah Iran
Ketegangan antara AS dan Iran meningkat setelah Trump menarik diri dari perjanjian nuklir antara Teheran dan kelompok negara-negara P5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman).
Sebagai bagian dari kampanyenya, AS telah memberlakukan kembali sanksi terhadap ekspor minyak mentah Iran, yang telah menghancurkan perekonomian negara itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan