Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut Calon Presiden (Capres) petahana sangat ingin bertemu dengan saingannya, Capres Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dikatakan Luhut bertujuan untuk rekonsiliasi usai Pilpres.
Menurut Luhut, usai pengumuman putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 27 Juni mendatang, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih. Ia menganggap dalam pidato tersebut, Jokowi akan mengajak semua pihak, termasuk kubu Prabowo untuk membangun negeri.
"Sangat (ingin rekonsiliasi). Nanti dengar saja pidato Presiden setelah pengumuman. Insya Allah semua baik-baik, tentu nanti Presiden akan menyampaikan pidato sebagai Presiden terpilih," ujar Luhut di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/6/2019).
Luhut juga tidak memungkiri akan terjadinya pertemuan Jokowi dengan Prabowo seperti pada Pilpres tahun 2014 lalu. Menurutnya Jokowi rela berbuat apapun untuk kepentingan negara.
"Tidak ada yang tidak mungkin. Jokowi kan orang humble dan untuk kepentingan negara, saya kira Pak Jokowi tidak akan pernah sungkan untuk berbuat apa saja," kata Luhut.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Razman Arif Nasution berbicara soal rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Razman menyebut keduanya bisa melakukan pertemuan usai putusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi pada 28 Juni mendatang.
Razman mengatakan, bahwa Jokowi tidak mempermasalahkan terkait lokasi pertemuannya dengan Prabowo. Namun, ia meyakini kalau selama ini pertemuan tersebut belum pernah terealisasi.
"Pak Jokowi itu mau ketemu di mana saja apa naik kuda, apa di Bali. Tapi informasi terakhir belum bertemu, saya yakinnya nanti ada pertemuan setelah sidang MK," kata Razman dalam diskusi bertajuk Sidang MK dan Kita di D'Consulate Resto, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019) lalu.
Baca Juga: BPN Sebut Saksi Ahli Jokowi di MK Seperti Pawang Ular di Seminar Gajah
Berita Terkait
-
Polisi Cegah Emak-Emak Berjilbab Demo Mendekat ke Gedung MK
-
LPSK Belum Bisa Lindungi Saksi Prabowo di MK yang Terancam, Ini Alasannya
-
Luhut ke PA 212: Nurut Saja Sama Pak Prabowo, Jangan Demo di MK
-
Dua Hari Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Jalan di Depan MK Dibuka Lagi
-
Persilakan Prabowo Gabung Koalisi, Ketum PKB: Asal Jatah Menteri Tak Diusik
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
Terkini
-
Misteri Kematian Dokter Internship dr. Myta, Kemenkes Didesak Lakukan Investigasi Menyeluruh
-
Hubungan Memanas, Militer Iran Klaim Miliki Bukti AS Siapkan Konflik Baru
-
Arief Pramuhanto Disebut Korban Kriminalisasi Terberat, Pengacara: Tak Ada Aliran Dana
-
Skandal Chromebook, Prof Suparji: Langkah JPU Tuntut Penjara Ibrahim Arief Tepat
-
Sentil 'Akal-akalan' Aplikator, Driver Ojol: Potongan Terasa 30 Persen, Berharap pada Perpres Baru
-
May Day 2026, Menaker Yassierli Tegaskan Negara Komitmen Lindungi Pekerja hingga ke Tengah Laut
-
Tak Ditemui Pemerintah karena Demo di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Bubarkan Diri Janji Balik Lagi
-
Tak Puas Sampaikan Aspirasi di Patung Kuda, Massa Mahasiswa Sempat Bakar Ban Coba Terobos Barikade
-
Momentum Hardiknas, BEM SI Demo di Patung Kuda Sampaikan 10 Tuntutan, Ini Isinya
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu