Suara.com - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menyebut bahwa kelompok islam ekslusif transnasional kerap menyewa kontrakan atau indekos untuk melakukan kaderisasi.
Hal itu ditemukan UNUSIA lewat sebuah penelitian. Pergerakan ini dikhawatirkan bisa menumbuhkan radikalisme di kalangan mahasiswa.
Peneliti LPPM UNUSIA Naeni Amanulloh menyebut dari delapan kampus yang diteliti mulai dari UNS Surakarta, IAIN Surakarta, Undip Semarang, Unnes Semarang, UGM Yogyakarta, UNY Yogyakarta, Unsoed Purwokerto, dan IAIN Purwokerto, semuanya pernah melakukan kaderisasi di kontrakan atau indekos sekitar kampus.
"Program ini merupakan sarana aktivis KAMMI atau Tarbiyah untuk mendapatkan kader-kader unggulan yang terseleksi dan berprestasi," kata Naeni Amanulloh saat acara diskusi 'Mendorong Pandangan dan Gerakan Keagamaan Moderat ke Gelanggang Kampus' di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
Di dalam indekos, aktivis KAMMI atau Tarbiyah biasanya melakukan kaderisasi yang dinamakan Daurah Murhalah yang berjenjang mulai dari DM 1, DM 2, dan DM 3.
"DM 1 menekankan pada aspek aktivis pergerakan islami yang berisi ideologi doktrin Tarbiyah hingga menjadikan kader militan AB1 (anggota biasa satu)," jelasnya.
Sementara DM 2 menekankan pada pemikir yang mengisi komisariat KAMMI, mereka biasa disebut Anggota Biasa 2.
Kemudian, DM 3 menekankan pada pemimpin politik yang memiliki kapasitas kepemimpinan pergerakan politik minimal di KAMMI daerah (kota/kabupaten).
Dalam penelitian ini, mereka membagi kelompok Islam menjadi tiga, yakni Salafi, Tarbiyah, dan Gema Pembebasan (HTI). Kelompok Salafi disebut mengambil jarak pada isu politik dan lebih menekankan pada syariah murni.
Baca Juga: 8 Universitas Ini Disusupi Kelompok Islam Trans Nasional, Benih Radikalisme
Sementara kelompok KAMMI/Tarbiyah dan GP-HTI cenderung membawa politik sebagai bagian yang tak boleh ditinggal dalam beragama. KAMMI memperjuangkan penerapan syariah di masyarakat dari dalam sistem demokrasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan