Suara.com - Koalisi partai pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno resmi dibubarkan usai keluarnya hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019. Pada Pilpres 2019, mereka tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Prabowo menyerahkan wewenang kepada masing-masing partai untuk menentukan langkahnya usai berkoalisi. Meski sudah diputuskan untuk bubar jalan, namun kelima partai yakni PAN, Demokrat, PKS, Gerindra dan Partai Berkarya tetap akan menjalin komunikasi.
Seluruh sekretaris jenderal dari kelima partai itu sepakat untuk membuat sebuah kaukus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kaukus diartikan sebagai pertemuan tertutup antartokoh partai politik untuk merencanakan strategi, kebijakan, ataupun program yang akan dikemukakan dalam pertemuan terbuka partai.
"Meski itu informal yakni coffee morning, atau kaukus yang akan terus menjadi forum komunikasi bagi partai yang pernah mengusung pasangan calon Prabowo - Sandi," kata Muzani di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Kaukus sengaja direncankan kelima partai itu lantaran merasa masih memiliki tugas untuk memperjuangkan rakyat. Kerja sama diantara kelima partai itu dinilai Muzani bisa disalurkan dalam berbagai cara, termasuk melalui parlemen.
"Kita merasa langkah perjuangan akan terus dilakukan pada masa-masa mendatang, beliau juga mengatakan bagaimana kerjasama dibilangan parlemen dan kerjasama di forum politik lainnya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pengamat: Tak Mudah Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi
-
BW Sebut Hakim MK Tak Lakukan Judicial Activism, Tim Hukum Jokowi: Keliru!
-
Pengamat Sebut Pasca Putusan MK Tensi Politik Belum Turun
-
Yusril Sebut Mahkamah Internasional Mustahil Tangani Sengketa Pilpres
-
Analis Politik Sarankan Partai Gerindra Jadi Oposisi Tapi yang Matang
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik