Suara.com - Partai Gerindra menegaskan bahwa rencana pertemuan atau rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Jokowi bukan bertujuan untuk bagi-bagi jatah kursi. Melainkan untuk kepentingan nasional bukan penguasa.
Hal itu disampaikan admin Partai Gerindra melalui akun Twitter resminya @Gerindra pada Selasa (2/7/2019) sepertu yang dilihat Suara.com.
"Pada intinya yang harus disadari adalah rekonsiliasi ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Jangan kita menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah pemerintahan yang notabene kebijakannya tidak menguntungkan rakyat," cuit akun @Gerindra dikutip Suara.com, Selasa (2/7/2019).
Melalui akun resminya tersebut, Gerindra juga tidak mempermasalahkan polemik yang terjadi di antara pendukung ihwal rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang dikabarkan berlangsung dalam waktu dekat.
"Yang salah bukan 'Rekonsiliasi' tapi apa tujuan dari rekonsiliasi itu sendiri. Untuk kepentingan nasional kah atau semata untuk kepentingan penguasa selama 5 tahun kedepan," tulis akun Twitter @Gerindra.
Gerindra juga menegaskan bahwa tujuan rekonsiliasi tak sekadar mengurangi dampak terpolarisasinya politik atau masih terpecahnya massa pasca putusana sengketa Pilprer 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.
Jika hanya itu tujuannya, maka dikatakan akun @Gerindra, rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi tidak akan berhasil.
"Sudah kami sampaikan berulang kali jika rekonsiliasi hanya untuk menyatukan perbedaan, itu tidak akan berhasil. Tidak penting rasanya menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah posisi," tulis akunTwitter @Gerindra.
Baca Juga: Unggah Adegan Film Toy Story 4, Akun Instagram Warganet Ini Ditangguhkan
Berita Terkait
-
Luhut Sebut Rencana Pertemuan Jokowi - Prabowo Jangan Dipaksa
-
Demokrat Tegur Gerindra Soal Rekonsiliasi Minta Bebaskan Pendukung Ditahan
-
Rencanakan Rekonsiliasi, Gerindra: Jangan Mem-bully, Kami Bukan Pengkhianat
-
Dahnil: Prabowo - Jokowi Segera Bertemu Tapi Bukan Rekonsiliasi
-
Dahnil Berharap Program Prabowo yang Bagus Masuk di Pemerintahan Jokowi
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang