Suara.com - Partai Gerindra menegaskan bahwa rencana pertemuan atau rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Jokowi bukan bertujuan untuk bagi-bagi jatah kursi. Melainkan untuk kepentingan nasional bukan penguasa.
Hal itu disampaikan admin Partai Gerindra melalui akun Twitter resminya @Gerindra pada Selasa (2/7/2019) sepertu yang dilihat Suara.com.
"Pada intinya yang harus disadari adalah rekonsiliasi ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Jangan kita menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah pemerintahan yang notabene kebijakannya tidak menguntungkan rakyat," cuit akun @Gerindra dikutip Suara.com, Selasa (2/7/2019).
Melalui akun resminya tersebut, Gerindra juga tidak mempermasalahkan polemik yang terjadi di antara pendukung ihwal rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang dikabarkan berlangsung dalam waktu dekat.
"Yang salah bukan 'Rekonsiliasi' tapi apa tujuan dari rekonsiliasi itu sendiri. Untuk kepentingan nasional kah atau semata untuk kepentingan penguasa selama 5 tahun kedepan," tulis akun Twitter @Gerindra.
Gerindra juga menegaskan bahwa tujuan rekonsiliasi tak sekadar mengurangi dampak terpolarisasinya politik atau masih terpecahnya massa pasca putusana sengketa Pilprer 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.
Jika hanya itu tujuannya, maka dikatakan akun @Gerindra, rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi tidak akan berhasil.
"Sudah kami sampaikan berulang kali jika rekonsiliasi hanya untuk menyatukan perbedaan, itu tidak akan berhasil. Tidak penting rasanya menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah posisi," tulis akunTwitter @Gerindra.
Baca Juga: Unggah Adegan Film Toy Story 4, Akun Instagram Warganet Ini Ditangguhkan
Berita Terkait
-
Luhut Sebut Rencana Pertemuan Jokowi - Prabowo Jangan Dipaksa
-
Demokrat Tegur Gerindra Soal Rekonsiliasi Minta Bebaskan Pendukung Ditahan
-
Rencanakan Rekonsiliasi, Gerindra: Jangan Mem-bully, Kami Bukan Pengkhianat
-
Dahnil: Prabowo - Jokowi Segera Bertemu Tapi Bukan Rekonsiliasi
-
Dahnil Berharap Program Prabowo yang Bagus Masuk di Pemerintahan Jokowi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka