Suara.com - Partai Gerindra menegaskan bahwa rencana pertemuan atau rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Jokowi bukan bertujuan untuk bagi-bagi jatah kursi. Melainkan untuk kepentingan nasional bukan penguasa.
Hal itu disampaikan admin Partai Gerindra melalui akun Twitter resminya @Gerindra pada Selasa (2/7/2019) sepertu yang dilihat Suara.com.
"Pada intinya yang harus disadari adalah rekonsiliasi ditawarkan tidak hanya sebagai basa-basi apalagi untuk bagi-bagi kursi. Jangan kita menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah pemerintahan yang notabene kebijakannya tidak menguntungkan rakyat," cuit akun @Gerindra dikutip Suara.com, Selasa (2/7/2019).
Melalui akun resminya tersebut, Gerindra juga tidak mempermasalahkan polemik yang terjadi di antara pendukung ihwal rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang dikabarkan berlangsung dalam waktu dekat.
"Yang salah bukan 'Rekonsiliasi' tapi apa tujuan dari rekonsiliasi itu sendiri. Untuk kepentingan nasional kah atau semata untuk kepentingan penguasa selama 5 tahun kedepan," tulis akun Twitter @Gerindra.
Gerindra juga menegaskan bahwa tujuan rekonsiliasi tak sekadar mengurangi dampak terpolarisasinya politik atau masih terpecahnya massa pasca putusana sengketa Pilprer 2019 oleh Mahkamah Konstitusi.
Jika hanya itu tujuannya, maka dikatakan akun @Gerindra, rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi tidak akan berhasil.
"Sudah kami sampaikan berulang kali jika rekonsiliasi hanya untuk menyatukan perbedaan, itu tidak akan berhasil. Tidak penting rasanya menghilangkan perbedaan hanya demi amannya sebuah posisi," tulis akunTwitter @Gerindra.
Baca Juga: Unggah Adegan Film Toy Story 4, Akun Instagram Warganet Ini Ditangguhkan
Berita Terkait
-
Luhut Sebut Rencana Pertemuan Jokowi - Prabowo Jangan Dipaksa
-
Demokrat Tegur Gerindra Soal Rekonsiliasi Minta Bebaskan Pendukung Ditahan
-
Rencanakan Rekonsiliasi, Gerindra: Jangan Mem-bully, Kami Bukan Pengkhianat
-
Dahnil: Prabowo - Jokowi Segera Bertemu Tapi Bukan Rekonsiliasi
-
Dahnil Berharap Program Prabowo yang Bagus Masuk di Pemerintahan Jokowi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!