Suara.com - Sebanyak 9 politikus yang gagal menjadi anggota legislatif di Pemilihan Umum 2019 mencoba peruntungan lain dengan mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak masalah akan hal itu, namun menurutnya jajaran anggota BPK harus diisi dengan orang yang profesional dalam bidang terkait.
Keanggotan BPK periode 2014-2019 akan segera berakhir pada Oktober mendatang. Karena itu Komisi XI membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin menjadi anggota BPK.
Setidaknya ada 63 orang yang mendaftarkan diri ke Komisi XI menjadi penggantinya. 9 dari jumlah tersebut merupakan politikus yang gagal nyaleg.
"Ya namanya mendaftar ya, tapi kan seleksinya lima orang. Boleh saja mendaftar," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Meskipun tidak mempermasalahkan, JK menilai kalau lembaga negara yang mengelola dan bertanggung jawab dengan keuangan negara tersebut harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Menurutnya, anggota BPK yang bisa lolos semestinya memahami tugasnya.
"Mestinya (BPK) kita (diisi) orang profesional. BPK kan sangat profesional, kalau tidak mengetahui tentang keuangan, tentang keuangan negara, kan susah menjadi anggota BPK," tandasnya.
Kesembilan pendaftar tersebut mayoritas merupakan anggota parlemen baik di DPR RI hingga DPRD. Namun sayang, mereka gagal merebut hati masyarakat untuk kembali mengemban amanah menjadi wakil rakyat.
Sebut saja Nurhayati Ali Assegaf yang berasal dari Partai Demokrat. Ia gagal di Pileg 2019 untuk Dapil Jawa Timur 5. Kemudian ada nama Ruslan Abdul Gani dari Partai Golkar yang gagal di Pileg 2019 untuk kursi DPRD Kota Pagar Alam. Sebelumnya ada nama Ferry Juliantono yang sempat ikut mendaftar sebagai anggota BPK. Akan tetapi ia menarik berkas pendaftaran tersebut.
Baca Juga: Wapres JK Minta Pimpinan KPK Berikutnya Tak Asal Tangkap Orang
Berita Terkait
-
Dapat WTP, BPK Minta Kemenhub Kejar PNBP Hingga Rp 1 Triliun
-
Menpora Terima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari BPK
-
BPK Usul Wajib Militer, Menhan: Kita Belum Mau Perang
-
Raih WTP dari BPK, Menkumham: Empat Kali Selama Kepemimpinan Saya
-
Minta Menhan Terapkan Wajib Militer, BPK: Program Bela Negara Belum Memadai
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
Terkini
-
ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Syarat Mutlak Iran Bagi Kapal Internasional di Selat Hormuz Agar Bisa Melintas Dengan Selamat
-
Pramono Minta Penertiban Parkir Liar Diperkeras, Soroti Monas hingga Belakang Grand Indonesia
-
Eks Ketua PN Depok Ajukan Praperadilan, KPK Langsung Minta Penundaan Sidang Perdana
-
Tak Hanya Potong Gaji DPR dan Menteri, Wakil Rakyat Usul Efisiensi Sasar Anggaran Lain di Pemerintah
-
Inggris Kerahkan Kapal Perusak Tipe 45 dan Sistem Otonom Canggih ke Selat Hormuz Iran
-
Misteri Negosiator Rahasia, Klaim Damai Donald Trump Dibantah Mentah-mentah oleh Teheran
-
Ribuan Tentara Amerika Serikat Siap Serang Iran Lewat Darat
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III