Suara.com - Sebanyak 9 politikus yang gagal menjadi anggota legislatif di Pemilihan Umum 2019 mencoba peruntungan lain dengan mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak masalah akan hal itu, namun menurutnya jajaran anggota BPK harus diisi dengan orang yang profesional dalam bidang terkait.
Keanggotan BPK periode 2014-2019 akan segera berakhir pada Oktober mendatang. Karena itu Komisi XI membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin menjadi anggota BPK.
Setidaknya ada 63 orang yang mendaftarkan diri ke Komisi XI menjadi penggantinya. 9 dari jumlah tersebut merupakan politikus yang gagal nyaleg.
"Ya namanya mendaftar ya, tapi kan seleksinya lima orang. Boleh saja mendaftar," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Meskipun tidak mempermasalahkan, JK menilai kalau lembaga negara yang mengelola dan bertanggung jawab dengan keuangan negara tersebut harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Menurutnya, anggota BPK yang bisa lolos semestinya memahami tugasnya.
"Mestinya (BPK) kita (diisi) orang profesional. BPK kan sangat profesional, kalau tidak mengetahui tentang keuangan, tentang keuangan negara, kan susah menjadi anggota BPK," tandasnya.
Kesembilan pendaftar tersebut mayoritas merupakan anggota parlemen baik di DPR RI hingga DPRD. Namun sayang, mereka gagal merebut hati masyarakat untuk kembali mengemban amanah menjadi wakil rakyat.
Sebut saja Nurhayati Ali Assegaf yang berasal dari Partai Demokrat. Ia gagal di Pileg 2019 untuk Dapil Jawa Timur 5. Kemudian ada nama Ruslan Abdul Gani dari Partai Golkar yang gagal di Pileg 2019 untuk kursi DPRD Kota Pagar Alam. Sebelumnya ada nama Ferry Juliantono yang sempat ikut mendaftar sebagai anggota BPK. Akan tetapi ia menarik berkas pendaftaran tersebut.
Baca Juga: Wapres JK Minta Pimpinan KPK Berikutnya Tak Asal Tangkap Orang
Berita Terkait
-
Dapat WTP, BPK Minta Kemenhub Kejar PNBP Hingga Rp 1 Triliun
-
Menpora Terima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari BPK
-
BPK Usul Wajib Militer, Menhan: Kita Belum Mau Perang
-
Raih WTP dari BPK, Menkumham: Empat Kali Selama Kepemimpinan Saya
-
Minta Menhan Terapkan Wajib Militer, BPK: Program Bela Negara Belum Memadai
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
KPK Usut Modus Licik Korupsi Haji: Waktu Pelunasan Haji Khusus Dibatasi Cuma 5 Hari Kerja!
-
Diperiksa KPK Hari Ini, Apa Kaitan Rektor UIN Semarang Nizar Ali di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Ledakan Septic Tank Guncang Pondok Cabe: Tiga Rumah Hancur, Empat Warga Terluka