Suara.com - Sebanyak 9 politikus yang gagal menjadi anggota legislatif di Pemilihan Umum 2019 mencoba peruntungan lain dengan mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak masalah akan hal itu, namun menurutnya jajaran anggota BPK harus diisi dengan orang yang profesional dalam bidang terkait.
Keanggotan BPK periode 2014-2019 akan segera berakhir pada Oktober mendatang. Karena itu Komisi XI membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin menjadi anggota BPK.
Setidaknya ada 63 orang yang mendaftarkan diri ke Komisi XI menjadi penggantinya. 9 dari jumlah tersebut merupakan politikus yang gagal nyaleg.
"Ya namanya mendaftar ya, tapi kan seleksinya lima orang. Boleh saja mendaftar," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Meskipun tidak mempermasalahkan, JK menilai kalau lembaga negara yang mengelola dan bertanggung jawab dengan keuangan negara tersebut harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Menurutnya, anggota BPK yang bisa lolos semestinya memahami tugasnya.
"Mestinya (BPK) kita (diisi) orang profesional. BPK kan sangat profesional, kalau tidak mengetahui tentang keuangan, tentang keuangan negara, kan susah menjadi anggota BPK," tandasnya.
Kesembilan pendaftar tersebut mayoritas merupakan anggota parlemen baik di DPR RI hingga DPRD. Namun sayang, mereka gagal merebut hati masyarakat untuk kembali mengemban amanah menjadi wakil rakyat.
Sebut saja Nurhayati Ali Assegaf yang berasal dari Partai Demokrat. Ia gagal di Pileg 2019 untuk Dapil Jawa Timur 5. Kemudian ada nama Ruslan Abdul Gani dari Partai Golkar yang gagal di Pileg 2019 untuk kursi DPRD Kota Pagar Alam. Sebelumnya ada nama Ferry Juliantono yang sempat ikut mendaftar sebagai anggota BPK. Akan tetapi ia menarik berkas pendaftaran tersebut.
Baca Juga: Wapres JK Minta Pimpinan KPK Berikutnya Tak Asal Tangkap Orang
Berita Terkait
-
Dapat WTP, BPK Minta Kemenhub Kejar PNBP Hingga Rp 1 Triliun
-
Menpora Terima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari BPK
-
BPK Usul Wajib Militer, Menhan: Kita Belum Mau Perang
-
Raih WTP dari BPK, Menkumham: Empat Kali Selama Kepemimpinan Saya
-
Minta Menhan Terapkan Wajib Militer, BPK: Program Bela Negara Belum Memadai
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru