Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan ada yang selalu bilang kalau untuk menjaga kekuatan ekonomi maka sebuah bangsa harus memiliki tentara yang kuat untuk menjaganya. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan kalau memiliki tentara yang kuat harus memiliki ekonomi yang kuat juga.
Karena itu JK menilai kalau ekonomi dan tentara itu saling ketergantungan. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri apabila sebuah negara ingin memiliki tentara yang hebat maka harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan.
"Ada hubungan yang sangat logis antara kemajuan ekonomi dan kekuatan militer," kata JK saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja Akademi TNI dan Polri di Gedung Olahaga Ahmad Yani, Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).
JK mengakui kalau anggaran TNI dan Polri masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Namun, ia meyakini akan ada selalu peningkatan jumlah anggaran yang diberikan untuk TNI/Polri.
"TNI dan Polri kurang lebih Rp 200 triliun. Kalau TNI saja hanya 100 lebih. Tentu saja itu minimum untuk pengembangan militer yang kuat," ujarnya.
Oleh karena itu JK menyimpulkan bahwa antara kemampuan ekonomi dan kekuatan TNI dan Polri itu saling ketergantungan.
Ia mencontohkan dengan kondisi kekuatan militer di China pada 20 hingga 30 tahun lalu di mana jumlah anggota lebih banyak ketimbang alat senjatanya. Namun kondisi itu berubah seiring perekonomian China yang terus maju.
"Tapi sekarang dengan ekonomi maju, maka tentara yang banyak dilengkapi peralatan yang menggetarkan Amerika juga. Itu hubungan tentara dan ekonomi suatu bangsa," tandasnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi China Kuartal II Bakal Paling Lemah Sejak 27 Tahun Lalu
Berita Terkait
- 
            
              Wapres JK ke Capaja TNI-Polri: Kuasai Teknologi!
- 
            
              Sebelum Islah di Stasiun, JK: Rif, Mas Bowo di Mana? Ini Sudah Waktunya....
- 
            
              Wapres JK: Generasi Muda Indonesia Selalu Tertinggal dari China
- 
            
              Wapres JK: Kepala Daerah Tak Usah Studi Banding ke Luar Negeri
- 
            
              Wapres JK: Wali Kota Risma Selain Cerdas Juga Keras
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Harga Emas Turun Empat Hari Beruntun! Galeri 24 dan UBS Hanya 2,3 Jutaan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
- 
            
              Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
Terkini
- 
            
              Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
- 
            
              Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
- 
            
              Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
- 
            
              Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
- 
            
              Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
- 
            
              Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
- 
            
              Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
- 
            
              Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
- 
            
              Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
- 
            
              Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD