Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka acara Rating Kota Cerdas 2019 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/7/2019). Dalam kesempatan itu, JK sempat memuji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai pemimpin kota yang cerdas serta keras.
Dalam sambutannya, JK mengatakan sebuah kota cerdas atau smart city bukan hanya cerdas saja kotanya, tapi juga dipimpin oleh wali kota yang cerdas. Ia menyebut teknologi yang canggih guna menunjang kota cerdas harus disertai dengan pemimpin yang cerdas.
"Mau punya, mau beli macam-macam, operasi macam-macam, kalau bupati tidak cerdas atau tidak kuat memakainya. Kaya Wali Kota Surabaya, disamping cerdas juga keras," kata JK disambut riuh para peserta yang hadir.
"Semua itu menggambarkan bahwa pengelolaan kota tidak bisa menggambarkan alat semata. Tapi pada kemauan dan juga kecerdasan," JK menambahkan.
Menurutnya, Wali Kota yang cerdas bukan hanya memiliki kecerdasan dalam memimpin, melainkan mampu mengusai dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada semisal masalah sampah, masalah banjir, masalah macet, masalah kekumuhan.
Lebih lanjut, JK menilai kepala daerah tidak harus melakukan studi banding sampai ke luar negeri, karena hanya membuat tingginya anggaran. Banyak kota-kota dalam negeri yang juga bisa menjadi sasaran studi banding.
"Studi banding ke kota lain, Surabaya bersih, atau Tangerang baik, ya studi banding ke situ. Singapura terlalu jauh, dan lebih murah kalau studi banding (di dalam negeri)," tandasnya.
Untuk diketahui, acara Rating Cerdas 2019 digelar oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) APEKSI, (Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas) APIC dan Metro TV.
Tujuannya ialah untuk mengetahui progres pengembangan kota di Indonesia, terkait dengan peningkatan kualitas hidup kota melalui upaya solusi cerdas dalam menghadapi transformasi digital di era industri 4.0.
Baca Juga: Tri Rismaharini Turun Tangan Selidiki Pengeroyokan Remaja Putri yang Viral
Acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, serta Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Berita Terkait
-
Beri Kuliah di Lemhanas, JK Cerita Pangkas Panitia Asian Games 2018
-
Beri Penghargaan Kalpataru 2019, JK Sindir Usaha Tambang yang Memicu Banjir
-
Wapres JK: Saya Optimistis Presiden Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril
-
JK: Pemerintah Tidak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang
-
Resmikan RS Yarsi Berkonsep Syariah, Wapres JK: Minum Alkohol Tetap Haram
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!